“Hal ini dibutuhkan untuk menggali informasi, melengkapi, mempertajam dan mengoreksi data-data. Karena itu partisipasi peserta FGD untuk lebih memboboti data-data yang telah dikumpulkan. Sebab masih dibutuhkan data-data yang dikaji oleh tim Pokja, sehingga indeks demokrasi bisa menghasilkan data yang akurat, dalam rangka menyusun Indeks Demokrasi Provinsi Maluku yang lebih baik dan berkualitas,” pintanya.
Ambon,moluccastimes.id-Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator alat ukur objektif terhadap kondisi demokrasi politik sehingga perlu metode yang tepat untuk menilai berbagai aspek dan dimensi di Maluku.
Demikian Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, saat membuka Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Maluku Tahun 2024, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Senin 02/06/2025.
“Aspek yang perlu dinilai yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi, dengan tiga dimensi yaitu dimensi sosial, ekonomi dan sosial politik,” sebut Sekda.
Dirinya meminta agar peserta FGD memboboti data yang telah dikumpulkan.
“Hal ini dibutuhkan untuk menggali informasi, melengkapi, mempertajam dan mengoreksi data-data. Karena itu partisipasi peserta FGD untuk lebih memboboti data-data yang telah dikumpulkan. Sebab masih dibutuhkan data-data yang dikaji oleh tim Pokja, sehingga indeks demokrasi bisa menghasilkan data yang akurat, dalam rangka menyusun Indeks Demokrasi Provinsi Maluku yang lebih baik dan berkualitas,” pintanya.
Sekda menyampaikan nilai IDI Provinsi Maluku tahun 2023 tercatat skor 69,35 atau kategori sedang, yang menunjukkan penurunan sebesar 5,91 dibandingkan skor pada tahun 2022 yakni 75,1.
“Sehingga diperlukan komitmen dan sinergitas semua pemangku kepentingan sebagai upaya meningkatkan Indeks Demokrasi di Provinsi Maluku di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya,” harap Sekda.
FGD yang digadang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Maluku,M. Pattiwaelapia; Pimpinan Partai Politik, Pimpinan OPD Terkait lingkup Provinsi Maluku, unsur akademisi, Pimpinan TNI/Polri, Pimpinan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, serta para stakeholder.(MT-01)
