“Dalam hal ini, masyarakat perlu tahu bahwa LP merupakan proses normatif dalam sistem demokrasi yang sehat. Proses hukum yang ditempuh perlu dilihat

“Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak lagi menjadi kewenangan Pemkot Ambon. Sebaliknya IUP saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan sebagian dilimpahkan kepada

“Tudingan yang disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) Mujahidin Buano dan Osama Rumbouw dalam isi tuntutan Seruan Aksi yang rencananya berlangsung besok, Kamis 29

“Proses hukum tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tandas Solissa yang turut didampingi oleh

“Hal tersebut mengandung konsekuensi hukum, apalagi dengan menyertakan frasa TANGKAP Dan PENJARAKAN Wali Kota Ambon, maka hari ini juga LP segera dilayangkan

“Narasi yang dipakai dengan frasa TANGKAP Dan PENJARAKAN Wali Kota Ambon, sangat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti karena hanya opini yang

“Artinya Diseperindag sementara mengurus administrasinya, dan PRKP yang akan memfasilitasi. Dalam beberapa waktu kedepan, kita akan lakukan serah terima kepada warga yang

“Jika seluruh persyaratan terpenuhi, kita targetkan seluruh tahapan administrasi dan verifikasi tersebut tuntas dan selesai minggu depan, maka pembayaran dilakukan secara bertahap

“Saya sangat senang dapat melihat secara langsung proyek DAP di Desa Poka yang berfokus pada isu lingkungan. Inisiatif ini merupakan bagian dari

“Mari kita komitmen mempertahankan serta meningkatkan capaian ini melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan yang berkelanjutan,” pungkasnya.