“Cukup lama sejumlah negeri adat ini dipimpin Penjabat, sementara tanggungjawab yang seharusnya dijalankan oleh Raja sama sekali tidak berfungsi. Karena itu, kami
Legislatif Terima & Setujui Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Ambon TA 2025
“Dengan ini fraksi-fraksi DPRD Kota Ambon menyatakan menerima serta menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan sebagai
Laporan Pertanggungjawaban APBD Dalam Paripurna, Wali Kota Itu Instrumen Penting!
“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh kepala daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019,” ucap
Isu Temuan BPK 877 Juta Di Sekertariat DPRD Kota Ambon, Ini Penjelasan Mantan Sekwan
“Publik perlu memahami perbedaan antara temuan audit dengan kasus hukum. Sebuah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan bagian dari mekanisme
PDAM Tirta Yapono Jadi Lokus Studi Tiru DPRD Bursel, Susun Ranperda PDAM Tirta Waetina
“Kami menilai praktik baik yang diterapkan PDAM Tirta Yapono Ambon dapat menjadi referensi penting dalam menyempurnakan substansi Ranperda PDAM Tirta Waetina sehingga
Rumor Seleksi Mitra Parkir 2026 Tertutup, Far Far Tantang Pihak Yang Dirugikan Tempuh Jalur Hukum
“Proses tersebut bukan tender atau lelang, melainkan seleksi, sebagaimana diatur dalam amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Yang menang bukan penawar tertinggi
Lanjut PKS, Komisi II Inisiasi Pertemuan Perumda Tirta Yaponno & PT. Pelindo Regional IV Ambon
Sementara Komisi II DPRD Kota Ambon, berharap kesiapan infrastruktur, kualitas air, mampu menjembatani PKS dimaksud. Sehingga seluruh sinergitas berjalan optimal, transparan, serta
RDP Terkait Pajak Air Tanah, Komisi II Pastikan PAD PT. Pelindo Regional IV Ambon Terkontribusi
Sambungnya terkait kontribusi PAD lewat Pajak Air Bawah Tanah, PT. Pelindo Regional IV Ambon selalu berkontribusi. Terbukti pada Januari 2026, setoran Pajak
Pormes : Inkracht van Gewijsde, Jadi Perhatian Kasus Sengketa Lahan Keluarga Jozias Alfons
“Sejatinya dari Komisi I, kami ingin mendudukkan masalah yang sebenarnya terkait kekuatan hukum dimana ada putusan pengadilan atau Inkracht van Gewijsde,” tegasnya.
2 Dari 5 Ranperda Disahkan 3 Ditunda, Tamaela Akui Ada Miskomunikasi
“Sekali lagi, penundaan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan perorangan maupun kelompok, baik di internal DPRD maupun Pemerintah Kota Ambon. Tiga Ranperda tersebut