“GERAK Syariah merupakan bagian dari upaya strategis OJK dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di daerah dan juga wadah kolaborasi antara
Ini Alasan Ombudsman RI Lakukan Transformasi Penilaian Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2026
“Penurunan skor tersebut terletak pada kualitas tata kelola dan indikator kepercayaan masyarakat,” ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat, saat
Ombudsman Beri Catatan, Pemprov Maluku Siap Tindak Lanjuti Perbaikan Pelayanan Publik
“Rekomendasi Ombudsman akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan, khususnya dalam penguatan standar pelayanan publik. Hal ini akan kami sampaikan
Sianturi Apresiasi Pelantikan Pengurus Pardomuan Batak Provinsi Maluku 2025-2028
“Pelantikan ini merupakan persekutuan atau Pardomuan Batak Se-Maluku yang terdiri dari 11 kabupaten kota. Tujuan kehadiran Pardomuan Batak ini adalah sebagai wahana
Simanjuntak Nakhodai Pardomuan Batak Provinsi Maluku 2025-2028, Nahor : Majukan Pardomuan Di Bumi Raja Raja
“Hari ini kita ada dalam suasana pelantikan Pengurus Pusat Pardomuan Batak Provinsi Maluku periode 2025-2028. Kami sungguh berharap para pengurus baru ini
BKKBN Promal : GATI Dimasifkan Dalam Organisasi Keagamaan & Kemasyarakatan
“Kemarin kita telah melakukan hal yang sama untuk umat Khatolik, hari ini untuk umat Nasrani dan kedepan kita akan lakukan juga untuk
Hasilkan ASN Yang Berintegritas & Kompeten, BKPSDM Kep Aru Gelar ProASN
“Terkait hal tersebut, Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Aru menyelenggarakan Penilaian Kompetensi Profiling ASN (ProASN) tahun
Doa Lintas Agama, Wagub : Toleransi Agama, Dasar Kedamaian Di Bumi Raja-Raja
“Saat ibadah Natal, para pemuda Muslim mengamankan jalannya ibadah di luar gereja bahkan di beberapa lokasi, seperti Batu Merah dan Passo, tukang
Sinkronkan Program APBD Murni 2026, Komisi I DPRD Promal Gelar RDP Bersama Mitra Teknis
“Dalam hal ini dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam merencanakan program sehingga nantinya tidak terkesan tumpang tindih. Karena itu, Komisi I memberikan masukan