“Kami berharap pemenuhan supply side seperti SDM kesehatan hingga obat ini dapat diupayakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Diperlukan sinergi yang kokoh dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga akses masyarakat setempat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, bisa terbuka semakin luas,” harapnya.
MalukuTengah,moluccastimes.id-Kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sejumlah Negeri Adat di Kabupaten Maluku Tengah mendapat apresiasi positif dari para Upu Latu-nya.
“Keberadaan program JKN sangat membantu masyarakat, ada banyak hal yang ingin ditanyakan langsung oleh masyarakat saat pihak BPJS Kesehatan melakukan dialog bersama masyarakat,” ungkap Raja Negeri Hitu Messing, Ali Slamat, disela pertemuan bersama BPJS Kesehatan, Selasa 07/10/2025.
Dikatakan, Setelah diskusi langsung dengan BPJS Kesehatan, banyak informasi baru yang ternyata menjawab masalah sehari-hari.
“Misalnya, saat berobat tidak perlu bawa foto copy, kemudian tidak ada juga aturan rawat inap pakai BPJS Kesehatan dibatasi tiga hari. Kalau ada iuran menunggak, bayarnya bisa dicicil,” tutur Ali Slamat.
Demikian juga dengan Raja Negeri Morela, Fadil Sialana.
“Kami berharap, sosialisasi langsung kepada masyarakat terus dilakukan walaupun Program JKN sudah lebih dari satu dekade berjalan,” harap Sialana.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Negeri Morela, Hasan Slamat mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan yang proaktif membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menjaring aspirasi seluruh pihak.
“Selama ini sudah banyak warga setempat yang bercerita bahwa mereka sangat terbantu dengan kehadiran BPJS Kesehatan. Mereka menilai pelayanan ramah dan cepat, berikut sarana dan prasarana pada Fasilitas Kesehatan (Faskes) sangat baik,” papar Hasan Slamat yang juga Kepala Ombudsan Perwakilan Provinsi Maluku itu.
Walaupun demikian, sambungnya, ada tantangan geografis.
“Dikarenakan banyak pulau sehingga mengakibatkan distribusi dokternya belum merata, belum ada dokter spesialis terdekat. Selain itu juga jaringan komunikasi dan data (jarkomdat) yang kurang memadai dalam pelayanan berbasis digital ini,” paparnya.
Seluruh masukan tersebut ditanggapi Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf.
“Kami memahami bahwa tidak semua wilayah di Indonesia dapat mengadopsi layanan digital karena berbagai kondisi, seperti keterbatasan jarkomdat, kondisi geografis, dan tidak semua lapisan masyarakat familier dengan teknologi informasi digital. Karena itu, selain menggalakkan inovasi digital, BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan ‘jemput bola’ ke tengah masyarakat bernama BPJS Kesehatan Keliling. Layanan BPJS Kesehatan Keliling ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencari informasi, mengurus administrasi, hingga menyampaikan kendala yang dialami saat mengakses layanan JKN,” jelas Iqbal.
Dirinya mengakui ketersediaan dan distribusi dokter masih menjadi isu di daerah kepulauan seperti Kota Ambon dan sekitarnya.
“Semoga kedepan distribusi dokter dapat memenuhi harapan masyarakat. Mengelola Program JKN itu memerlukan keterlibatan banyak pihak. Terutama di Kota Ambon dengan 22 desa negeri, dukungan pemerintah sangat penting juga manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan seluruh pihak terkait lainnya, yang sudah bahu-membahu bersama kami menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas kepada peserta JKN di Kota Ambon dan sekitarnya,” Iqbal berapresiasi.
Setelah mengunjungi Puskesmas Benteng dan RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, pria smart itu menanggapi ketersediaan obat bagi peserta JKN menjadi sebuah urgensi yang harus segera dipenuhi dan membutuhkan kolaborasi pemerintah, industri farmasi, distributor, maupun fasilitas kesehatan.
“Kami berharap pemenuhan supply side seperti SDM kesehatan hingga obat ini dapat diupayakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Diperlukan sinergi yang kokoh dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga akses masyarakat setempat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, bisa terbuka semakin luas,” harapnya. (MT-01)
