i
s
“Kehormatan bagi Unpatti mendapat kepercayaan publik bersama insitusi lainnya melalui kerjasama dalam rangka Program Pengawasan Seleksi Penerimaan Anggota Polri T.A 2026 sampai dengan T.A 2028,” aku Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd disela kegiatan dimaksud yang berlangsung di Ruangan Command Center LT. 4 Polda Maluku, Kamis 12/03/ 2026.
Ambon,moluccastimes.id-Dalam upaya menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam Seleksi Penerimaan SIPSS, taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri T.A 2026 sampai dengan T.A 2028, Rektor Universitas Pattimura menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kapolda Maluku, serta sejumlah instansi terkait.
“Kehormatan bagi Unpatti mendapat kepercayaan publik bersama insitusi lainnya melalui kerjasama dalam rangka Program Pengawasan Seleksi Penerimaan Anggota Polri T.A 2026 sampai dengan T.A 2028,” aku Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd disela kegiatan dimaksud yang berlangsung di Ruangan Command Center LT. 4 Polda Maluku, Kamis 12/03/ 2026.
Menurutnya, penandatanganan PKS merupakan langkah bersama mendapatkan sumber daya berkualitas melalui proses seleksi yang transparan, dan akuntabel.
Leiwakabessy berharap PKS dapat dilakukan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
“Melalui keterlibatan perguruan tinggi sebagai pihak pengawas eksternal, diharapkan seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri dapat dilaksanakan secara objektif, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). Dengan demikian, proses seleksi mampu menghasilkan calon anggota Polri yang memiliki integritas, kompetensi, serta dedikasi tinggi dalam melayani Masyarakat,” harapnya.
Dirinya juga berharap agar sinergi antara dunia akademik dan institusi kepolisian ini dapat berkembang dalam berbagai bentuk kerja sama guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
“Semoga kerja sama ini memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya proses rekrutmen anggota Polri yang bersih dan berkualitas, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu Kapolda Maluku, Irjen. Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan, penandatanganan PKS untuk menjaga dan mengawasi agar penerimaan Anggota Polri yang dilaksanakan secara terpadu (tingkatan Tamtama, Bintara, Akpol) dapat berjalan dengan BETAH.
“Ini adalah wujud komitmen Polri agar rekrutmen dapat menghasilkan kualitas sumberdaya manusia profesional,” tegas Kapolda.
Menurutnya, ada beberapa langkah strategi yang dilakukan oleh Polri untuk mendapatkan sumberdaya manusia berkualitas melalui rekrutmen BETAH yang melibatkan pengawas eksternal dari berbagai aspek yaitu administrasi, kesehatan, psikologi, dan akademis yang diharapkan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.
“Dengan adanya pengawas eksternal, maka diharapkan proses seleksi Polri dapat berjalan secara BETAH. Senada denga itu maka Polri berkomitmen untuk menjaga agar rekrutmen dapat berjalan dengan baik,” harap Kapolda Maluku.
Hadir dalam acara tersebut, PJU Polda Maluku, Para Wakil Rektor, Kepala LPMPP, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum, Sub Koordinator Kerjasama, Sub Koordinator Humas dalam lingkungan Universitas Pattimura, Kepala LLDikti.
PKS juga dilakukan bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua IDI, Ketua Himpsi, Koordinator LSM Mafindo, dan Pimpinan Media Online PotretMaluku.id, disaksikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, S.H, M.H.
