“Ketika pangan tidak aman, yang terancam bukan hanya kesehatan individu, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk memberikan perlindungan dan memastikan pangan aman dan layak bagi masyarakat,” tegasnya.
Ambon,moluccastimes.id-Kota Ambon hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan masih bergantung pada pasokan dari berbagai daerah lain.
“Kondisi itu memicu tingginya risiko gangguan keamanan pangan yang berdampak luas pada kesehatan, produktivitas masyarakat, hingga stabilitas sosial-ekonomi,” aku Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si disela Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional, Rabu 26/11/2025.
“Ketika pangan tidak aman, yang terancam bukan hanya kesehatan individu, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk memberikan perlindungan dan memastikan pangan aman dan layak bagi masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, lanjutnya, keamanan pangan di Kota Ambon harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni sekolah, desa, negeri, dan kelurahan.
“Ketika pangan tidak aman, yang terancam bukan hanya kesehatan individu, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk memberikan perlindungan dan memastikan pangan aman dan layak bagi masyarakat,” tandas Wali Kota.
Wattimena menekankan ada sejumlah lingkungan yang mempengaruhi keamanan pamgan.
“Lingkungan sekolah, mudahkan kita memastikan keamanan pangan karena pengelolaannya kecil dan pengawasan ketat dapat dilakukan oleh sekolah dan guru. Larangan penjualan rokok serta rencana pedagang sekolah wajib uji kelayakan pangan. Kemudian program makan bergizi gratis juga membantu memperkuat standar kesehatan peserta didik,” sebutnya.
Ditambahkan, pentingnya kapasitas desa dalam pengelolaan keamanan pangan.
“Tahun 2026, Pemkot Ambon mewajibkan seluruh petani menggunakan pupuk kompos untuk mengurangi penggunaan bahan kimia dan pestisida agar pangan yang dihasilkan jauh lebih aman dikonsumsi. Selain itu peran desa, negeri, dan kelurahan juga penting untuk memastikan seluruh pangan yang dijual memenuhi standar higienis, termasuk produk UMKM yang semakin berkembang di Ambon, kolaborasi dengan Balai POM harus dilakukan intensif,” pungkasnya.
Disisi lain, Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail, S.Si., MP, menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan mengingat sejumlah indikator keamanan pangan Kota Ambon tahun ini mengalami penurunan signifikan.
“Intervensi keamanan pangan di Ambon masih menghadapi banyak hambatan, terutama terkait minimnya inovasi, kurangnya alokasi anggaran, dan lemahnya pelaksanaan program di lapangan. Kewajiban pemerintah adalah menjamin keamanan pangan masyarakat. Program-program ini tidak mungkin dilakukan BPOM sendiri, butuh kerja sama perangkat daerah hingga pemerintah desa dan sekolah,” lugasnya.(MT-01)
