“Dengan demikian, Pemerintah Kota Ambon telah melaksanakan amar putusan, bukan mengabaikannya,” tegas Lekransy, Kamis 16/07/2026.
Ambon,moluccastimes.id-Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si telah menindaklanjuti amar putusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui pembatalan dan pencabutan Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 1073 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Soya dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Soya Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2024-2030 atas nama Herve Rene Jones Rehatta, sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan.
Hal tersebut ditegaskan Juru Bicara Pemkot Ambon, Dr. Ir. Ronald Lekransy, M.Si menanggapi pemberitaan salah satu media daring terkait aduan PTUN Ambon kepada Menteri PAN-RB mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.
Sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut, lanjutnya, Wali Kota Ambon kemudian menerbitkan Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 77 Tahun 2026, Tanggal 30 Januari 2026 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala Pemerintah Negeri Soya Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2024-2032 serta Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 78 Tahun 2026, 30 Januari 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Soya Kecamatan Sirimau.
“Dengan demikian, Pemerintah Kota Ambon telah melaksanakan amar putusan, bukan mengabaikannya,” tegas Lekransy, Kamis 16/07/2026.
Pria smart itu menjelaskan bahwa Putusan PTUN Ambon Nomor 33/G/2024/PTUN.ABN juncto Nomor 13/B/2025/PT.TUN MDO juncto Nomor 543 K/TUN/2025, dalam perkara antara Rudolf Mesac Reno Rehatta sebagai Penggugat melawan Wali Kota Ambon sebagai Tergugat dan Herve Rene Jones Rehatta sebagai Tergugat II Intervensi, telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah dimohonkan pelaksanaannya oleh pihak penggugat.
“Terkait amar putusan yang memerintahkan Wali Kota Ambon untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara terhadap Herve Rene Jones Rehatta dan Rudolf Mesac Reno Rehatta oleh anak-anak Matarumah Parentah Rehatta, Ronald menegaskan bahwa kewajiban tersebut juga telah dilaksanakan. Dan Semua Keputusan walikota telah dilaporkan ke PTUN Ambon perihal Pelaksanaan Keputusan Pengadilan, tanggal 30 Januari 2026,” tandasnya.
Diakui pria rendah hati itu, Pemkot Ambon telah memfasilitasi pertemuan sebanyak empat kali.
“Wali Kota Ambon melalui Sekretaris Daerah Kota Ambon bersama Tim Percepatan telah memfasilitasi sedikitnya empat kali pertemuan yang melibatkan para pihak, yakni Rudolf Mesac Reno Rehatta, Herve Rene Jones Rehatta, Saniri Negeri Soya, serta Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Soya. Pertemuan tersebut dilaksanakan baik di Balai Kota Ambon maupun di Kantor Negeri Soya sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan fungsi fasilitasi sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan,” paparnya.
Namun dalam proses tersebut, lanjutnya, belum tercapai kesepakatan karena terjadi kebuntuan (deadlock) di antara para pihak.
“Dalam amar putusan mengamanatkan Pemkot untuk memfasilitasi proses tersebut, bukan mengambil alih kewenangan atau menentukan hasil akhirnya. Oleh karena itu, Pemkot telah menjalankan kewajiban hukumnya sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan,” jelas ayah satu putri ini.
Seluruh Proses Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum
Disisi lain, Lekransy menegaskan bahwa mekanisme pengusulan Kepala Pemerintah Negeri Adat telah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah yang mengatur pemerintahan negeri di Kota Ambon.
“Berdasarkan ketentuan tersebut, maka usulan bakal calon harus melalui Saniri Negeri sebelum disampaikan kepada Pemkot untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” lugasnya.
Pemkot sejauh ini terus berkomitmen menjalankan setiap tahapan sesuai prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
“Pemkot berharap, PTUN dalam menyampaikan informasi hendaknya secara utuh, akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, jelas, dan tidak menimbulkan kebingungan. Penyajian komprehensif sangat penting untuk menghindari persepsi yang keliru akibat informasi terpotong mengenai pelaksanaan tugas pemerintah,” beber Lekransy.
Ditambahkan, hubungan antarlembaga negara hendaknya dibangun diatas prinsip kemitraan, saling menghormati kewenangan, komunikasi yang terbuka, serta penyampaian informasi yang utuh dan berdasarkan fakta.
“Dengan demikian, setiap kebijakan maupun tindakan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara sehingga seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum berjalan secara sinergis, profesional, transparan, dan berorientasi menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan,” pungkas Jubir. (MT-01)
