“Dengan adanya keterbukaan ini, setiap warga Negeri Mahu dapat melihat, memantau, dan mengawal langsung ke mana saja peruntukan uang negara yang dikelola oleh pemerintah negeri,” ucap Kepala Pemerintah Negeri Adm Mahu, Christina M.Lawalata, SE, Kamis 03/09/2026.
Mahu,moluccastimes.id-Pemerintah Negeri Administratif Mahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Langkah ini dibuktikan dengan dipajangnya baliho Infografik APBNeg (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri) Tahun Anggaran 2026 serta papan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi APBNeg Tahun Anggaran 2025 secara terbuka di area publik agar dapat diakses langsung oleh seluruh warga.
Penyajian data keuangan secara visual ini bertujuan untuk memutus sekat informasi antara pemerintah negeri dan masyarakat.
“Dengan adanya keterbukaan ini, setiap warga Negeri Mahu dapat melihat, memantau, dan mengawal langsung ke mana saja peruntukan uang negara yang dikelola oleh pemerintah negeri,” ucap Kepala Pemerintah Negeri Adm Mahu, Christina M.Lawalata, SE, Kamis 03/09/2026.
Rincian Pagu Anggaran APBNeg 2026
Berdasarkan papan infografik baliho resmi yang dipublikasikan, struktur keuangan Pemerintah Negeri Administratif Mahu untuk tahun anggaran 2026 tercatat sebagai berikut :
Total Pendapatan: Rp 772.764.728,-
• SILPA Tahun 2025: Rp 20.519.579,-
• Total Belanja Negeri: Rp 793.284.307,-
Lebih lanjut, alokasi total belanja sebesar Rp 793 juta tersebut didistribusikan secara terperinci ke dalam beberapa pos bidang kerja strategis demi pembangunan negeri, di antaranya :
• Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri: Rp 410.776.775,-
• Pelaksanaan Pembangunan Negeri: Rp 204.010.000,- (termasuk pengerjaan sapras kantor yang sedang berjalan)
• Pembinaan Kemasyarakatan Negeri: Rp 7.399.000,-
• Pemberdayaan Masyarakat: Rp 120.210.552,-
• Penanggulangan Bencana, Darurat, & Mendesak: Rp 50.888.000,-
Pengawasan Hukum demi Akuntabilitas
Tidak hanya menyajikan angka anggaran tahun berjalan, Pemerintah Negeri Mahu juga menjabarkan tabel evaluasi capaian realisasi fisik dan keuangan dari kalender anggaran tahun 2025 secara mendetail.
“Guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah terjadinya penyimpangan, pengelolaan APBNeg Tahun Anggaran 2026 ini secara resmi didampingi oleh Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua,” lugas wanita smart itu.
Pendampingan hukum ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi aparatur negeri dalam mengeksekusi program kerja, sekaligus memastikan pemanfaatan dana desa berjalan tepat sasaran demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Negeri Mahu.(MT-01)
