Ambon,moluccastimes.id-Dalam upaya memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dilaksanakan kegiatan Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi yang didukung berbagai pihak, Senin 22/06/2026.
Dalam kegiatan tersebut dihadirkan nara sumber antara lain : Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, drg.Wendy Pelupessy, M.Kes; Kepala Dinas P3AMD Kota Ambon, Meggy M. Lekatompessy, S.STP, M.Si; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hanny Meila Seconova Tamtelaihittu, SH.,MH; Koordinator Program INKLUSI-Yayasan Rumah Generasi, R.Jemmy Talakua.
Sementara peserta merupakan perwakilan pendamping kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTP/A) serta pendamping perlindungan sosial (Perlinsos) Pokja Inklusi di 10 desa/negeri dampingan yang baru dibentuk pada tahun 2026.
Dalam paparannya Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, membahas tentang Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dalam Akses Layanan,Pendataan dan Peran Pokja Inklusi dalam Pendampingan Masyarakat.
“Pokja Inklusi harus memahami dan memperkuat strategi bagaimana memperluas akses masyarakat rentan terhadap berbagai program bantuan sosial dan layanan dasar. Karena ini merupakan tugas pendampingan yang dilakukan oleh Pokja inklusi,” ulas Pelupessy.
Sementara topik Adminduk dan Data Inklusif sebagai Fondasi Perlindungan Sosial dan Pembangunan Desa yang Berkeadilan menjadi pambahasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
“Dalam hal ini, kita semua harus bisa memahami keterkaitan administrasi kependudukan dengan akses bantuan sosial seperti pendidikan, kesehatan,dan layanan publik laiinya sehingga diperoleh strategi percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan, serta mendukung pemuktahiran data inklusif desa/negeri,” tandas Tamtelahitu.
Selanjutnya Kepala Dinas P3AMD Kota Ambon memaparkan materi dengan topik Mewujudkan Desa Inklusif melalui Perlindungan Perempuan dan Anak, Penguatan Partisipasi Masyarakat, dan Kebijakan Desa yang Responsif terhadap Kelompok Rentan.
“Diharapkan Pokja Inklusi mengetahui kebijakan daerah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, peran dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu melalui bangun mekanisme perlindungan berbasis masyarakat serta integrasi isu GEDSI dalam perencanaan di desa/negeri,” papar Lekatompessy.
Disisi lain, Koordinator Program INKLUSI-Yayasan Rumah Generasi, R. Jemmy Talakua membahas materi Data Inklusif yaitu
Peran Strategis Pokja Inklusi dalam Adokasi Kebijakan Desa Berbasis Data.
“Yang terpenting disini adalah pentingnya ketersediaan data yang akurat, terpilah, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program yang tepat sasaran. Sebab Data inklusif diharapkan dapat membantu pemerintah desa/negeri dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan berkeadilan,” ulasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas Peran Strategis Pokja Inklusi dalam Advokasi Kebijakan Desa Berbasis Data untuk Perlindungan Sosial, Pencegahan Kekerasan, dan Ketahanan Kelompok Rentan terhadap Dampak Perubahan Iklim’.
“Dampak Perubahan Iklim terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sering kali menghadapi risiko lebih besar akibat bencana, perubahan cuaca ekstrem, dan penurunan kualitas lingkungan. Hal ini mengharuskan Pokja Inklusi mengintegrasikan perspektif inklusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal,” ulas Program Officer-Inklusi Yayasan Rumah Generasi), Sofia Siahaya.
Yang tidak kalah unik, Pokja Inklusi juga diperkuat sharing knowledge oleh Ketua Pokja Inklusi Gosepa-Desa Galala, Merry Wattilete; Ketua Advokasi Pokja Inklusi Tihulessy-Negeri Hukurila, Nikolas Defretes; Koordinator Pangkalan Data-Desa Hunuthdan, Ampi Tahalea.
Praktik baik yang dilakukan disertai pengalaman kerja membantu masyarakat rentan di desa/negeri dalam membuka akses layanan dasar, pendampingan ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kerja kolaborasi yang berdampak, dukungan pemerintah desa/negeri, hingga bagaimana data di desa yang dikelola dengan perangkat lunak sistem informasi geografis sehingga desa bisa memiliki pangkalan data.
Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran dan diskusi bersama untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, memperoleh akses yang setara terhadap layanan dan program pembangunan di Kota Ambon.(MT-01)
