Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan, Ketua Senat Unpatti : Gagasan Out of the Box & Komitmen Institusional

by -10 Views
Ketua Senat Universitas Pattimura (Unpatti), Prof. Dr. Tonny Donald Pariela, M.A

“Kita tetap berada dalam bingkai NKRI, tetapi daerah harus kreatif memikirkan langkah strategis untuk menyejahterakan masyarakatnya. Sinergi antara pemerintah daerah dan universitas ini akan membawa dampak serius bagi kemajuan daerah kepulauan,” pungkas pria smart itu.

Ambon,moluccastimes.id-Ketua Senat Universitas Pattimura (Unpatti), Prof. Dr. Tonny Donald Pariela, M.A., menilai pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan yang diinisiasi Unpatti merupakan gagasan out of the box dan sangat inspiratif.

Menurutnya, langkah strategis ini akan memacu dinamika kampus-kampus di wilayah kepulauan untuk mengonsolidasikan kapasitas keilmuan dalam mengelola keunggulan spasial dan potensi lokal secara fungsional.

Prof. Tonny menegaskan bahwa inisiatif yang digagas Rektor Unpatti bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta Archipelagic Center of Excellence ini merupakan komitmen kelembagaan jangka panjang, bukan sekadar agenda personal pimpinan tertentu.

“Siapapun pemimpin ke depan, baik rektor maupun kepala lembaga yang menggantikan nantinya, wajib melanjutkan ini karena komitmen yang dibangun adalah komitmen institusional, bukan orang per orang,” ujar Prof. Tonny dalam keterangannya di Ambon, Rabu 18/11/2026.

Dorong Kebijakan Afirmatif dan Pemaknaan Baru Wilayah Laut

Prof. Tonny menilai bahwa perjuangan pemerintah daerah di wilayah kepulauan selama ini tidak akan cukup jika dilakukan sendiri tanpa dukungan kekuatan akademik. Melalui konsolidasi perguruan tinggi se-kepulauan, dunia akademik dapat mendorong lahirnya kebijakan nasional yang lebih afirmatif bagi daerah kepulauan.

Ia menyoroti pentingnya perubahan indikator pembangunan nasional, terutama dalam perhitungan alokasi dana bantuan dari pemerintah pusat ke daerah. Selama ini, perhitungan anggaran hanya bertumpu pada luas daratan dan jumlah penduduk.

“Luas wilayah laut antarpulau mesti diasumsikan sebagai daratan, karena di sanalah lalu lintas arus barang, jasa, dan manusia berlangsung. Jika pemaknaan baru terhadap konsep laut sebagai penghubung daratan ini diterima, dampaknya akan luar biasa terhadap perhitungan dana pembangunan daerah,” jelasnya.

Gagasan Pusat Pertumbuhan Berbasis Gugus Pulau

Penulis bersama Ketua Senat Unpatti 

Lebih jauh, Guru Besar Sosiologi ini memaparkan sejumlah gagasan pembaruan tata kelola wilayah kepulauan yang dapat didiskusikan secara akademis ke depan :

• Pusat Pertumbuhan Gugus Pulau: Menggeser paradigma pembangunan dari sekadar konsep trickle down effect menuju penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru pada setiap klaster atau gugus pulau (cluster of islands) berbasis potensi lokal.
• Perencanaan dan Daerah Pemilihan (Dapil): Mendorong wacana perencanaan pembangunan daerah hingga penataan daerah pemilihan yang tidak hanya kaku pada batas administratif kabupaten/kota, tetapi berbasis karakteristik gugus pulau.
• Efektivitas Rentang Kendali Pemerintahan: Mengatasi kendala rentang kendali (span of control) geografis di wilayah kepulauan melalui gagasan penempatan pembantu gubernur di setiap gugus pulau dengan kewenangan tertentu untuk mempercepat pengambilan keputusan pelayanan publik.

Pariela menegaskan bahwa seluruh pemikiran strategis dan eksplorasi gagasan tersebut sepenuhnya berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menepis anggapan keliru bahwa perjuangan daerah kepulauan bertujuan membentuk negara di dalam negara.

“Kita tetap berada dalam bingkai NKRI, tetapi daerah harus kreatif memikirkan langkah strategis untuk menyejahterakan masyarakatnya. Sinergi antara pemerintah daerah dan universitas ini akan membawa dampak serius bagi kemajuan daerah kepulauan,” pungkas pria smart itu.

Adapun deklarasi resmi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan ini akan digelar pada 20–21 November 2026 di Kota Ambon, dirangkaikan dengan Pameran Produk Unggulan Kepulauan di Lapangan Merdeka serta forum diskusi kolaborasi antara puluhan pimpinan perguruan tinggi kepulauan se-Indonesia dan pemerintah daerah.(MT-01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *