“BPJS Kesehatan mencatat lonjakan signifikan dalam skor SPI, yakni dari 72,29 pada tahun 2023 menjadi 82,06 di tahun 2024. Capaian ini merupakan hasil dari langkah nyata dan sistematis yang kami lakukan, bukan sekadar pemenuhan administratif,” ungkap Mundiharno.
Jakarta,moluccastimes.id-Praktik terbaik (best practice) BPJS Kesehatan dalam menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus merupakan strategi konkret dalam memperkuat budaya integritas di internal lembaga.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, dalam forum diskusi dengan tema “Survei Penilaian Integritas Bukan Sekadar Formalitas” yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa 03/06/2025.
“BPJS Kesehatan mencatat lonjakan signifikan dalam skor SPI, yakni dari 72,29 pada tahun 2023 menjadi 82,06 di tahun 2024. Capaian ini merupakan hasil dari langkah nyata dan sistematis yang kami lakukan, bukan sekadar pemenuhan administratif,” ungkap Mundiharno.
BPJS Kesehatan, sambungnya, telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan dan inisiatif internal untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta penguatan peran pengendalian internal.
“Di antaranya melalui optimalisasi whistleblowing system, edukasi berkelanjutan kepada pegawai, hingga integrasi nilai-nilai integritas dalam proses bisnis organisasi,” timpal pria smart itu.
Lebih lanjut, pria smart itu menyatakan bahwa peningkatan skor SPI bukan hanya sebagai bentuk pengakuan terhadap perbaikan internal.
“Tetapi juga menjadi motivasi untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Kami percaya bahwa membangun sistem yang antikorupsi harus dimulai dari komitmen bersama dan kepemimpinan yang memberi contoh. Kami tidak ingin hanya terlihat patuh, tapi benar-benar bekerja dengan integritas,” lugasnya.
Capaian BPJS Kesehatan dinilai sebagai salah satu model positif dalam penguatan etika organisasi di sektor pelayanan publik, sekaligus menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan seiring dengan komitmen antikorupsi yang kuat.
Forum diskusi ini turut dihadiri oleh perwakilan lembaga negara, BUMN, dan regulator lainnya yang turut mendiskusikan pentingnya hasil survei SPI sebagai alat ukur efektivitas program integritas dan pencegahan korupsi.(MT-01)
