Ambon,Mollucastimes.Com- Pemekaran calon Provinsi Perbatasan kepulauan Maluku Tenggara Barat (MBD) (PPKMBD) dengan wilayah cakupan calon kabupaten Wilayah Terselatan, calon Kotamadya Kepulauan Tiakur dan Kabupaten MBD bumi kalwedo untuk keluar dari Maluku terus dikumandangkan.
Guna menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan kesadaran hati nurani seluruh masyrakat MBD. Hal ini ditandai dengan ribuan masyarakat yang berbondong-bondong dari desa-desa diwilayah MBD ke Ambon untuk menunjukan keseriusan untuk keluar dari Provinsi Maluku.
Ketua Latuputi Pulau Masela Maryanus Wakim kepada wartawan diwarung kopi Joas Kamis (3/11/2016) mengatakan, selama ini Pemprov Maluku dinilai gagal memberikan pelayanan kepada masyarakat di perbatasan Indonesia.
“Wacana pemekaran Kabupaten MBD menjadi provinsi sendiri keluar dari Maluku saya kira sudah tepat dan sangat diperlukan mengingat wilayah MBD yang terdiri dari gugusan pulau yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste merupakan garda terdepan untuk mempertahankan kedaulatan keamanan dari ancaman desintegrasi.”katanya
Wakim menambahkan, pemekaran itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi warga ditengah kondisi geografis kepulauan dimana rentang kendali pemerintah bisa menjadi lebih cepat untuk dijangkau.
“Ya ini harga mati karena masyarakat pulau masela sendiri selama periode kepemimpinan Ir. Said Assagaff kurang diperhatikan Pemprov Maluku, kami mengalami krisis air bersih dan gagal panen Pemprov tidak pernah memperhatikan padahal kami juga rakyat Indonesia,” kata Wakim
Dikatakannya, permasalahan yang dihadapi masyarakat MBD merupakan sebuah kegagalan Negara (Pemprov Maluku) berkaitan dengan kehidupan masyarakat di daerah perbatasan Indonesia yang dinilai minim dari lawatan Pemprov Maluku, sehingga warga sepakat mendukung dan mendesak secepatnya pemekaran Propinsi MBD sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). (MT-03)
