“Penilaian ini bukan sekadar berorientasi pada angka atau nilai, melainkan menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pelayanan publik agar semakin baik. Harapannya, hasil penilaian benar-benar menunjukkan kualitas pelayanan terbaik yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujar Fikri.
Ambon,moluccastimes.id-Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku menggelar entry meeting Opini Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku, Senin 27/07/2026.
Kegiatan ini menjadi langkah awal pengawasan sekaligus forum penyamaan persepsi untuk meningkatkan komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membenahi kualitas pelayanan masyarakat.
Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, S.I.Kom., M.I.Kom menegaskan bahwa penilaian tahun ini tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka atau nilai di atas kertas. Sebaliknya, evaluasi ini harus menjadi instrumen nyata untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik.
“Penilaian ini bukan sekadar berorientasi pada angka atau nilai, melainkan menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pelayanan publik agar semakin baik. Harapannya, hasil penilaian benar-benar menunjukkan kualitas pelayanan terbaik yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujar Fikri.
Pria smart itu juga menyoroti pentingnya transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi merupakan solusi strategis untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi pelayanan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
Ia meminta setiap unit kerja menyiasati tantangan internal secara profesional tanpa mengurangi mutu pelayanan kepada warga.
Di tempat yang sama, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH, L.LM menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Ombudsman RI Perwakilan Maluku.
Gubernur berharap momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh OPD yang menjadi lokus penilaian untuk memahami setiap indikator yang diujikan.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan Entry Meeting ini sebagai langkah awal dalam memperkuat komitmen seluruh OPD terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik,” lugas Gubernur.
Acara tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, S.Sos; jajaran Forkopimda Provinsi Maluku; Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie; Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Dr. Hasan Slamat, SH, MH serta para pimpinan instansi vertikal dan pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.(MT-01)
