Ambon,Moluccastimes.com-Dalam upaya menguatkan kelembagaan KMSB, salah satu aspek penting adalah kemitraan.
Demikian Ahli Pemberdayaan ID-CBRFM FMSRB Kementeruan Dalam Negeri, Prof. Dr. Drs. Owin Jamasy, M.Hum, MM, Ph.D disela Jambore Peningkatan Kapasitas KMSB Kota Ambon, hari kedua, 20/09/2023.
“Partnership atau kemitraan merupakan salah satu diantara tujuh aspek kekuatan yang harus dimiliki KMSB baik secara teoritis maupun implementatif. Tujuh aspek tersebut yaitu organisasi, administrasi, kegiatan program kebencanaan, usaha produktif, dampak program, aspek permodalan (hibah maupun pinjaman), aspek kemitraan atau partnership serta aspek sumber daya manusia,” jelasnya.
Dikatakan, pengamat pembangunan itu, program KMSB akan tetap menyentuh masyarakat.
“KMSB berhubungan dengan bencana, baik banjir maupun longsor yang datang pada waktu yang tidak pernah diduga. Sehingga program KMSB harus tetap ada, walupun proyek hibah misalnya berhenti. Selama ini, masyarakat telah merasakan manfaatnya sehingga KMSB dapat disebut aset daerah Kota Ambon,” timpalnya.
Dalam kaitan tersebut lanjutnya harus ada kesepakatan yang dibuat bersama pemerintah daerah lewat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Bicara resiko banjir harus terintegrasi dengan pemerintah daerah yang didalamnya terkait peran sejumlah OPD diantaranya PUPR, DP3AMD, BPBD serta yang lainnya. Selama ini banyak rencana program yang disusun oleh KMSB yang belum terealisasi, dimana KMSB mensupport penanggulangan banjir melalui pembangunan infrastruktur yaitu Talud Penahan Tebing (TPT), Drainase, Biopori, Jalur Evakuasi maupun Sumur Resapan,” tandas pria smart itu.
Dari 50 Desa Negeri Kelurahan di Kota Ambon, baru 21 KMSB yang terbentuk pada 2 Kecamatan.
“Jambore Nasional bicara bagaimana pemerintah daerah maupun swasta dan masyarakat yang diwakili KMSB dapat menyelesaikan persoalan melalui kemitraan. Jambore selain menjembatani mitra untuk berkolaborasi dengan OPD, juga melahirkan ide-ide baru Sementara mitra yang harus dipadukan bukan sja dengan pemerintah tetapi bisa juga dengan BUMN seperti Pegadaian, PLN, Telkomsel maupun Perbankan,” lugas pria berkacamata itu.
Dari sisi kualitas estetika, KMSB juga melakukan kerjasama dengan kontraktor.
“KMSB sekali lagi tidak mengambil peran orang lain tetapi secara kualitas estetika melengkapi pemerintah dan stakeholder guna menyelesaikan kebutuhan prioritas dan mengendalikan banjir. Karena itu, KMSB bisa dilegitimasi oleh Pemerintah Kota Ambon. Manfaat lainnya dengan legitimasi, Forum KMSB melakukan ekspansi melahirkan KMSB lain dengan andil yang berbeda misalnya penanganan masalah sampah maupun sungai,” harapnya.
Ditambahkan, dalam melakukan fungsi dan tugasnya KMSB juga harus berkolaborasi dengan media.
“Sebagai salah satu pilar pembangunan, media memiliki peranan penting untuk mengedukasi masyarakat terkait penanganan bencana baik banjir maupun longsor. Jika semua stakeholder mendapat peran yang sama maka sangat mudah kita menanggulangi masalah kebencanaan di Kota Ambon,” terangnya.
Kegiatan Workshop selama dua hari itu ditutup secara resmi oleh SUPD 1 Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Dyah Sulistyaningsih dengan penandatanganan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan seperti Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon serta Forum KMSB Kota Ambon.
“Tetap semnagat KMSB Kota Ambon, semoga dalam kolaborasi bersama pemerintah maupun stakeholder yang ada maka program KMSB dapat terealisir dengan baik,” harap wanita manis itu.
Dalam suasana sukacita, diselingi dengan games serta pemberian sertifikat kepada 21 KMSB.(MT-01)
