Pasca Pencabutan Pos Penjagaan, Pemkot Ambon Akan Koordinasi Dengan Pemprov Maluku Terkait Arus Warga Dari Luar Kota Ambon

by -66 Views

Ambon,MollucasTimes.com-Dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku serta instansi terkait arus warga dari Kabupaten lain yang masuk ke Kota Ambon.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH di sela Apel Pagi Penyerahan Trophy serta Piagam BigGov Al 2020 Kategori Best Data Governance For Smart Intelligent City dari Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), di Balai Kota Ambon, Kamis 17/12/2020.

“Hari ini telah terkonfirmasi hampir 500 orang, namun kinerja Satgas tidak boleh menurun. Harus kita sadari bahwa Kota Ambon terletak di titik transit, dimana masyarakat yang akan bepergian dari dan atau ke luar kota harus melewati Kota Ambon, nah arus ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh,” sergahnya.

Louhenapessy mengakui Pemerintah Kota Ambon akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku. 

“Sehubungan dengan arus ini maka kita akan lakukan koordinasi dengan instansi terkait serta Pemerintah Provinsi Maluku. Sebab, kita tidak bisa melarang begitu saja masyarakat dari luar Kota Ambon yang datang. Misalnya warga yang datang dari Jazirah, jika rapid dilakukan dan ditemukan reaktif, namun mereka tidak mau di Swab maka itu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi karena mereka bukan warga Kota Ambon. Sehingga hal ini perlu didiskusikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerancuan di lapangan,” jelas ayah lima anak ini.

Louhenapessy juga sempat menyinggung orang yang terkonfirmasi di Pemerintah Kota Ambon. 

“Saat ini Bagian Hukum memang diliburkan karena sejumlah pegawai baik eselon III maupun IV ada yang terkonfirmasi sehingga walaupun mereka sementara diistirahatkan di rumah, namun aktvitas hukum tetap berjalan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 ini,” lugasnya.

Dirinya juga tak lupa memberikan apresiasi kepada Satgas Covid-19.

“Kita harus memberikan apresiasi bagi Satgas yang bertugas di lapangan. Walaupun semua pos penjagaan di perbatasan telah ditutup, namun kinerja mereka tetap ada bahkan sampai Covid-19 berakhir,” tandasnya (MT-01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pasca Pencabutan Pos Penjagaan, Pemkot Ambon Akan Koordinasi Dengan Pemprov Maluku Terkait Arus Warga Dari Luar Kota Ambon

by -0 Views

Ambon,MollucasTimes.com-Dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku serta instansi terkait arus warga dari Kabupaten lain yang masuk ke Kota Ambon.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH di sela Apel Pagi Penyerahan Trophy serta Piagam BigGov Al 2020 Kategori Best Data Governance For Smart Intelligent City dari Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), di Balai Kota Ambon, Kamis 17/12/2020.

“Hari ini telah terkonfirmasi hampir 500 orang, namun kinerja Satgas tidak boleh menurun. Harus kita sadari bahwa Kota Ambon terletak di titik transit, dimana masyarakat yang akan bepergian dari dan atau ke luar kota harus melewati Kota Ambon, nah arus ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh,” sergahnya.

Louhenapessy mengakui Pemerintah Kota Ambon akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku. 

“Sehubungan dengan arus ini maka kita akan lakukan koordinasi dengan instansi terkait serta Pemerintah Provinsi Maluku. Sebab, kita tidak bisa melarang begitu saja masyarakat dari luar Kota Ambon yang datang. Misalnya warga yang datang dari Jazirah, jika rapid dilakukan dan ditemukan reaktif, namun mereka tidak mau di Swab maka itu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi karena mereka bukan warga Kota Ambon. Sehingga hal ini perlu didiskusikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerancuan di lapangan,” jelas ayah lima anak ini.

Louhenapessy juga sempat menyinggung orang yang terkonfirmasi di Pemerintah Kota Ambon. 

“Saat ini Bagian Hukum memang diliburkan karena sejumlah pegawai baik eselon III maupun IV ada yang terkonfirmasi sehingga walaupun mereka sementara diistirahatkan di rumah, namun aktvitas hukum tetap berjalan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 ini,” lugasnya.

Dirinya juga tak lupa memberikan apresiasi kepada Satgas Covid-19.

“Kita harus memberikan apresiasi bagi Satgas yang bertugas di lapangan. Walaupun semua pos penjagaan di perbatasan telah ditutup, namun kinerja mereka tetap ada bahkan sampai Covid-19 berakhir,” tandasnya (MT-01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *