“Misalnya lahan kosong di jalan Upua Baguala, seputaran klinik Mata Ambon-Vlissingen. Walaupun demikian perlu perencanaan terukur terkait kebutuhan anggaran agar tidak membebani APBD, kesiapan infrastruktur, dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Selain itu, langkah ini akan mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Kota Ambon,” lugas anggota Komisi II itu.
Ambon,moluccastimes.id-Wacana pemindahan kantor Wali Kota Ambon ke kawasan Pasar Transit Passo semakin menguat dan menjadi sorotan publik. Sejumlah fraksi DPRD Kota Ambon angkat bicara terkait hal tersebut.
“Sebagai pimpinan di kota ini, kami menilai saudara Wali Kota sangat memahami kebutuhan, arah pembangunan kota melalui langkah strategis yang akan diambil,” demikian apresiasi Sekretaris Fraksi Gerindra, Christianto Laturiuw, SE, Senin 28/07/205.
Kawasan Passo, sambungnya memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Misalnya lahan kosong di jalan Upua Baguala, seputaran klinik Mata Ambon-Vlissingen. Walaupun demikian perlu perencanaan terukur terkait kebutuhan anggaran agar tidak membebani APBD, kesiapan infrastruktur, dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Selain itu, langkah ini akan mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Kota Ambon,” lugas anggota Komisi II itu.
Apresiasi yang sama datang juga dari Fraksi Golkar.
“Pemindahan kantor Wali Kota akan membawa sejumlah manfaat strategis, mulai dari efisiensi pelayanan pemerintahan, hingga pertumbuhan ekonomi di wilayah penyangga kota. Selain itu, seluruh dinas bisa terintegrasi dalam satu kawasan. Aktivitas pegawai yang berpindah ke wilayah Baguala akan membantu mengurai kemacetan di dalam kota, terutama di kawasan Batu Merah,” ungkap Ketua Fraksi Golkar, Z Pormes, SE.
Kebijakan tersebut diyakini akan memperluas sebaran aktivitas ekonomi masyarakat.
“Perputaran uang akan menyebar ke kawasan seperti Passo dan Wayame sehingga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sangat dibutuhkan kota Ambon dimana kebijakan ini akan membantu menata kembali struktur kota secara lebih merata,” lugas anggota Komisi I DPRD Kota Ambon itu.
Ketua Fraksi PPP, Taha Abubakar menyatakan pemindahan kantor Wali Kota bukan soal kelayakan gedung yang sekarang.
“Kondisi gedung kantor Wali Kota saat ini sudah tidak representatif lagi sebagai pusat pemerintahan di ibu kota Provinsi Maluku. Dari luar, bangunan memang tampak megah, namun bagian dalamnya sudah tidak layak. Apalagi ditambah dengan jumlah pegawai dengan ruangan yang sempit. Hal ini mempengaruhi pelayanan publik yang tidak maksimal,” jelas anggota Komisi II DPRD Kota Ambon itu.
Ditambahkan, semoga kebijakan tersebut terakomodir dalam visi jangka panjang untuk membangun pusat pemerintahan yang modern, tertata, dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.(MT-01)
