“Kami tengah berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan (FDP). Karena pasokan cabai lokal berkurang drastis, komoditas ini akan segera kami datangkan dari luar daerah,” ujar Inawati.
Ambon,molucacstimes.id-Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga komoditas pangan yang dipicu oleh kemarau panjang El Nino serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah taktis ini diambil demi menjaga stabilitas pasokan di wilayah kepulauan tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, mengungkapkan bahwa komoditas cabai saat ini menjadi perhatian paling mendesak. Akibat cuaca ekstrem, produksi cabai di dua wilayah sentra utama Maluku, Kabupaten Buru dan Pulau Seram mengalami kemerosotan tajam yang memicu kelangkaan di pasar.
“Kami tengah berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan (FDP). Karena pasokan cabai lokal berkurang drastis, komoditas ini akan segera kami datangkan dari luar daerah,” ujar Inawati, Rabu 21/10/2026.
Selain mengamankan pasokan cabai, Pemprov Maluku juga bersiap menghadapi dampak karhutla yang berpotensi memicu kabut asap. Gangguan transportasi laut dan udara akibat jarak pandang terbatas menjadi ancaman serius bagi kelancaran distribusi pangan antarpulau, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil.
Untuk meminimalkan risiko kerawanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Maluku telah menyiapkan lima strategi mitigasi :
• Penguatan cadangan pangan daerah dengan memastikan stok beras dan bahan pokok selalu siap salur.
• Sinergi logistik antarpulau bersama Perum Bulog dan penyedia jasa transportasi guna mengantisipasi hambatan pengiriman.
• Gelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala untuk menjaga daya beli masyarakat di wilayah yang terdampak defisit pasokan.
• Dorong diversifikasi pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian guna mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.
• Pantau titik panas (hotspot) dan kualitas udara secara intensif lewat koordinasi bersama BMKG, BPBD, Dinas Kehutanan, serta Dinas Kesehatan.
Melalui langkah antisipatif ini, Pemprov Maluku optimistis stabilitas harga dapat terjaga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tetap aman di tengah tantangan perubahan iklim yang ekstrem.(MT-01)
