“Kajian akademik adalah dasar untuk merumuskan kebijakan pengelolaan tambang Gunung Botak yang dilapisi kompleksitas masalah selama ini,” ungkap Dirjen Gakkum ESDM, Jeffri Huwae.
Ambon,moluccastimes.id-Dalam rangka pengelolaan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru, Kementerian Energi dan Sumber Mineral (ESDM) lewat Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) bersama Univesritas Pattimura (Unpatti) menyusun kajian akademik komprehensif terkait masa depan pengelolaan tambang emas dimaksud.
Hal ini tergambar dalam audensi yang berlangsung di gedung Rektorat Unpatti, Rabu 24/06/2026.
“Kajian akademik adalah dasar untuk merumuskan kebijakan pengelolaan tambang Gunung Botak yang dilapisi kompleksitas masalah selama ini,” ungkap Dirjen Gakkum ESDM, Jeffri Huwae.
Huwae mengakui, pengelolaan tambang saat ini oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)yang terbatas dalam modal maupun teknologi.
“Hal ini menyebabkan pengelolaan tambang tergantung pada pihak yang lebih mumpuni secara finansial maupun teknologi,” jelasnya.
Akibat hal tersebut berdampak pada soal tata kelola, keselamatan kerja hingga pencemaran lingkungan.
“Sehingga kajian komprehensif sangat dibutuhkan sebelum pemerintah mengambil langkah strategis,” tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah pusat berkomitmen menerapkan prinsip Good Mining Practice.
“Lewat pendekatan ilmiah, Pemerintah ingin memetakan dampak dari berbagai sisi baik hukum, teknis operasional, ekonomi, sosial budaya hingga lingkungan hidup,” terangnya.
Huwae mengakui, tambang Gunung Botak merupakan aset strategis yang harus berdampak bagi Maluku.
“Karenanya setiap kebijakan harus mempertimbangkan berbagai resiko,” tegasnya.
Ditambahkan dengan keterlibatan Unpatti akan memperkaya persepektif ilmiah sebelum menjatuhkan eksekusi lapangan.
“Semoga kajian akademik Unpatti menjadi referensi penting bagi Pemprov Maluku untuk merancang model pengelolaan yang tepat, legal, berkeadilan serta berkalanjutan,” pungkasny(MT-01)
