“Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, tengah menyiapkan serangkaian program strategis untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendorong kemandirian pangan nasional dengan fokus utma bertumpu pada pengembangan Kampung Nelayan, optimalisasi ekonomi karbon biru (blue carbon), hingga pembentukan desa tematik,” ulas Zilkifli.
Ambon,moluccastimes.id-Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut diungkapkan usai memberikan kuliah umum di Aula Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pattimura (Unpatti), Rabu 02/09/2026.
“Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, tengah menyiapkan serangkaian program strategis untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendorong kemandirian pangan nasional dengan fokus utma bertumpu pada pengembangan Kampung Nelayan, optimalisasi ekonomi karbon biru (blue carbon), hingga pembentukan desa tematik,” ulas Zilkifli.
Dikatakan, iIndeks kesejahteraan nelayan saat ini masih tertinggal di angka 103, jauh di bawah petani padi yang telah mencapai angka 127.
“Karena itu kita targetkan indeks kesejahteraan nelayan bisa meningkat menjadi 120 pada tahun depan melalui pengembangan konsep Kampung Nelayan,” ujar Zulkifli.
Untuk mencapai target tersebut, sambungnya, pemerintah akan membangun berbagai infrastruktur penunjang di dalam Kampung Nelayan. Fasilitas yang disiapkan meliputi: Balai lelang ikan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan, Fasilitas pendukung industri perikanan, Koperasi Kampung Nelayan yang diprioritaskan bagi wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang memiliki potensi kelautan melimpah, seperti Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain fokus pada komoditas perikanan, pemerintah juga melirik potensi besar blue carbon atau nilai ekonomi karbon laut. Sektor ini diproyeksikan menjadi sumber pembiayaan baru untuk program lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini, terdapat dana sekira Rp22 triliun yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Agar penyalurannya tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, pemerintah menggandeng sektor akademis dalam merumuskan mekanisme penyaluran.
“Kalau langsung ke masyarakat satu per satu sulit. Oleh karena itu, kolaborasi bersama kampus akan membuat kerja ini menjadi sangat produktif,” jelasnya.
Di sektor ketahanan pangan dan lingkungan, pemerintah mengusung konsep ‘Desa Tematik’ untuk menciptakan desa mandiri pangan. Setiap desa akan dikembangkan secara spesifik berdasarkan potensi unggulannya, baik di bidang pertanian, perikanan, maupun pariwisata.
Pemerintah juga menyoroti ancaman mikroplastik dengan mendorong pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Sampah organik akan didorong untuk diolah menjadi pupuk menggunakan teknologi sederhana.
Sementara itu, teknologi berbasis riset akan diterapkan untuk menyulap sampah anorganik (plastik) menjadi produk bernilai tambah, seperti bahan bangunan.
Zulkifli menegaskan bahwa keberhasilan seluruh program ini membutuhkan sinergi kuat antara tiga pilar utama: pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
Dalam konteks kawasan Indonesia Timur, Unpatti diharapkan mampu mengambil peran sebagai mitra strategis dalam riset, inovasi teknologi tepat guna, serta pendampingan masyarakat.
“Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memajukan wilayah Maluku, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (MT-01)
