“Ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya pada jabatan yang diemban, tetapi pada kemampuan menghadirkan perubahan yang bermanfaat. Jabatan memiliki batas waktu, sementara inovasi yang baik harus terus hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Ambon,moluccastimes.id-Pemerintah Kota Ambon memastikan bahwa proyek perubahan yang dirancang oleh 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tahun 2026 bukan sekadar formalitas kelulusan.
Seluruh inovasi tersebut diwajibkan berbasis teknologi guna mempercepat transformasi digital di lingkup pemerintah kota.
Juru Bicara Pemkot Ambon, Dr. Ir. Ronald Lekransy, M.Si menegaskan bahwa 17 inovasi yang sedang digodok sejak 2 Agustus hingga 11 Desember 2026 ini didorong untuk memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.
Hal ini dilakukan agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan terintegrasi.
“Setiap peserta dituntut merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan yang menjawab persoalan strategis organisasi, dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang serta hasil yang terukur,” jelas Lekransy, Senin 02/11/2026.
Ia juga meluruskan bahwa berbagai publikasi inovasi pejabat yang nantinya muncul di media sosial dan media daring merupakan bagian dari uji publik dan diseminasi informasi untuk membangun kolaborasi, bukan ajang promosi individu atau kegiatan seremonial semata.
Langkah ini krusial untuk memastikan sistem yang dibangun mendapat dukungan masyarakat.
Pemkot Ambon berkomitmen agar seluruh proyek perubahan ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan demi mendukung visi pembangunan Kota Ambon 2025–2029 menjadi kota yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.
“Ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya pada jabatan yang diemban, tetapi pada kemampuan menghadirkan perubahan yang bermanfaat. Jabatan memiliki batas waktu, sementara inovasi yang baik harus terus hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (MT-01)
