”KAPJ menjadi instrumen untuk mendorong efisiensi dan transparansi biaya pelayanan kesehatan, sehingga pengelolaan pembiayaan kesehatan dapat semakin optimal tanpa mengurangi mutu layanan yang diterima masyarakat,” tegas Menkes Budi Gunadi.
Bogor,moluccastimes.id-Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa penerapan sistem Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) merupakan langkah krusial pemerintah dalam menciptakan ekosistem pembiayaan kesehatan yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Melalui integrasi ketat antara jaminan sosial Program JKN dan industri asuransi komersial, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas tinggi tanpa membebani satu pihak saja.
Kebijakan ini secara resmi diperkuat melalui penandatanganan kerja sama terbaru yang berlandaskan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1117 Tahun 2025 di Bogor, Selasa 06/10/2026.
Menurut Menkes Budi Gunadi, kolaborasi satu pintu ini dirancang untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pembiayaan dan pembengkakan pengeluaran yang tidak perlu di fasilitas kesehatan.
”KAPJ menjadi instrumen untuk mendorong efisiensi dan transparansi biaya pelayanan kesehatan, sehingga pengelolaan pembiayaan kesehatan dapat semakin optimal tanpa mengurangi mutu layanan yang diterima masyarakat,” tegas Menkes Budi Gunadi.
Melalui Tim Task Force Percepatan Implementasi yang dibentuk bersama Kemenkes, BPJS Kesehatan, OJK, dan asosiasi asuransi swasta, tata kelola pembiayaan kini diatur secara proporsional.
Pemerintah berharap integrasi regulasi ini dapat menjaga stabilitas fiskal kesehatan nasional dalam jangka panjang sekaligus memberikan kemudahan akses bagi pasien.(MT-01)
