Masohi,MollucasTimes.Com-Guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Maluku Tengah, semua kepala sekolah baik di tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Maluku Tengah harus transparan dan terbuka dalam penggunaan dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Hal ini dikatakan Bupati Malteng Tuasikal Abua, SH saat melakukan rapat koordinasi bersama seluruh Kepala sekolah maupun bendahara tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsun di gedung Mae Oku Masohi, Kamis 02/11/17.
Bupati mengatakan pertemuan ini guna menindak lanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan penggunaan dan pengelolaan dana BOS yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada seluruh sekolah di Indonesia tahun 2015, 2016 dan 2017 termasuk di Kabupaten ‘Pamahanunusa’.
“Saya berharap seluruh jajaran Pendidikan dan Kebudayaan Malteng terutama kepala UPTD dan Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP harus serius melakukan penyelesaian rekomendasi hasil temuan BPK-RI,”tegasnya.
Hal ini perlu diperhatikan serta dilaksanakan secara serius dengan penuh tanggung jawab karena pada tahun 2017 Pemda Malteng giat meningkatkan tata kelola pemerintahan berupa aspek administrasi maupun pengelolaan keuangan yang tertib dan tranparan serta aspek pelayanan publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
“Peningkatan kualitas pendidikan telah dilakukan secara merata terutama dalam penganggaran pendidikan, sehingga di tahun 2017 jatah yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan dana BOS mencapai 60 Miliar lebih,”akunya.
Olehnya itu Tuasikal berharap agar semua kepala sekolah dan bendahara harus transparan dan terbuka dalam penggunaan dana BOS tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Saya tidak mau ada kepala sekolah yang terjerumus sampai ke Kejaksaan maupun Pengadilan akibat penyalahgunaan anggaran dana BOS yang di kelola pada setiap sekolah karena akan mempengaruhi opini WTP yang sudah di kantongi,” ucap Tuasikal.
Diingatkan masyarakat dapat memantau penyelenggaraan pendidikan melalui Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap berbagai laporan yang di terima.
“Bahkan nanti ada wartawan yang juga melakukan pemantauan dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS. Ini adalah instruksi dan perintah,” tegasnya. (MT-MSH)
