FGD ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas FEM sebagai wadah kolaborasi strategis dalam mendukung perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan energi berkelanjutan di wilayah Maluku.
Ambon,moluccastimes.id-Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengoptimalkan dan memperkuat peran Forum Energi Maluku (FEM) di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Senin, 31/0872026.
Kegiatan yang mengusung tema “Optimalisasi dan Penguatan Forum Energi Maluku (FEM) untuk mendukung Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Provinsi Maluku” ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pattimura (Unpatti), Prof. Dr. Dominggus Malle, S.Pt., M.Sc.
FGD ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas FEM sebagai wadah kolaborasi strategis dalam mendukung perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan energi berkelanjutan di wilayah Maluku.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Dr. Abdul Haris, S.Pi., M.Si., menjelaskan bahwa FEM merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk menghimpun pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, hingga asosiasi profesi.
“Forum ini menjadi platform komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan kebijakan energi daerah,” ujar Abdul Haris dalam sambutannya.
Secara hukum, FEM telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1853 Tahun 2024 tertanggal 7 November 2024.
Pembentukannya didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Maluku, yang memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam pengelolaan energi.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku sedang melakukan revisi terhadap RUED agar tetap selaras dengan dinamika Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
Melalui penguatan koordinasi dan pertukaran pengetahuan di dalam FEM, forum ini diharapkan mampu melahirkan gagasan serta solusi konkret demi terwujudnya perencanaan energi daerah yang berkelanjutan. (MT-01)
