i
s
Sebanyak 35 Kepala Keluarga (KK) yang telah mendapatkan program bedah rumah, namun disisi lain, secara kasat mata masih banyak warga yang memiliki rumah tidak layak yang terganjal syarat desil kemiskinan atau status pekerjaan di KTP, juga status kepemilikan tanah masih menjadi penghambat utama penyaluran bantuan.
Ambon,moluccastimes.id-Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan standar keselamatan konstruksi, kecukupan luas lantai, serta akses sanitasi dan air minum, Pemerintah Kota Ambon bersama Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi melaksanakan serah terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 di Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Selasa 03/03/2026.
Menurut Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si disela kegiatan, langkah tersebut dilakukan juga sebagai upaya nyata mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sebanyak 35 Kepala Keluarga (KK) yang telah mendapatkan program bedah rumah, namun disisi lain, secara kasat mata masih banyak warga yang memiliki rumah tidak layak yang terganjal syarat desil kemiskinan atau status pekerjaan di KTP, juga status kepemilikan tanah masih menjadi penghambat utama penyaluran bantuan.
Walaupun demikian, pria smart itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi 35 KK yang telah merasakan manfaat dari program bedah rumah ini.
Secara khusus, Wali Kota menitipkan nasib 471 unit rumah untuk eks-pengungsi Silo, Kayeli, dan Air Manis.
“Pemerintah Kota Ambon telah berupaya selama 25 tahun guna memperjuangkan pembangunan rumah bagi para eks-pengungsi tersebut. Perencanaan dan tanah sudah siap, kami mohon dukungan Pemerintah Pusat agar mereka tidak lagi tinggal di barak pengungsian,” pintanya.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH, LL.M dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa perumahan adalah indikator krusial dalam statistik kemiskinan di Maluku. Ia mengakui bahwa meskipun Maluku kaya akan sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian layak masih menjadi tantangan besar.
“Seseorang masuk kategori miskin jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Rumah adalah salah satunya. Kita harus mengakui kenyataan ini agar bisa memperbaikinya,” ungkap Gubernur.
Disisi lain, ayah tiga anak itu mengakui perjuangan ke Pemerintah Pusat membuahkan hasil, dimana tahun 2026, Maluku dijadwalkan menerima bantuan stimulus sebanyak 2.998 unit rumah dengan besaran dana bantuan Rp. 20 juta rupiah.
“Angka ini sangat minim mengingat tingginya harga bahan bangunan di wilayah kepulauan seperti Maluku. Karena itu, kami telah menyurat ke Menteri Perumahan agar biaya stimulan ini ditambah atau disetarakan dengan daerah lain,” jelasnya.
Lewerissa juga mengingatkan agar warga yang telah menerima program bedah rumah ini, agar menjaga serta merawat rumah dengan baik. (MT-01)
