“Pekerjaan yang sudah selesai, baik pengaspalan jalan maupun pengadaan barang dan jasa, segera ajukan untuk proses pencairan anggaran. Jangan menunggu sampai tanggal 31 Desember baru semuanya diproses,” tegas Wali Kota dalam apel pagi, Senin 17/11/2026.
Ambon,moluccastimes.id-Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si memberikan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menunda proses administrasi keuangan daerah menjelang akhir tahun.
Ia meminta agar pencairan anggaran bagi proyek yang telah rampung pada Tahun Anggaran 2026 segera diproses tanpa menunggu batas akhir 31 Desember.
Penegasan ini disampaikan guna mencegah penumpukan berkas administrasi di akhir tahun yang berisiko menghambat penyelesaian kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Proyek-proyek fisik seperti pengaspalan jalan maupun pengadaan barang dan jasa yang sudah selesai dikerjakan diminta untuk segera diajukan pencairannya.
“Pekerjaan yang sudah selesai, baik pengaspalan jalan maupun pengadaan barang dan jasa, segera ajukan untuk proses pencairan anggaran. Jangan menunggu sampai tanggal 31 Desember baru semuanya diproses,” tegas Wali Kota dalam apel pagi, Senin 17/11/2026
Selain menyoroti serapan anggaran fisik, Bodewin juga menaruh perhatian serius pada pemenuhan hak-hak aparatur dan pelayan publik.
Ia menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beserta OPD terkait untuk memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Alokasi Dana Desa (ADD), serta insentif bagi tenaga kesehatan dan perangkat lingkungan berjalan tepat waktu.
Wali Kota menekankan bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayarkan sesuai regulasi, termasuk memastikan alokasi TPP memenuhi ketentuan 12 bulan dalam satu tahun anggaran. Menurutnya, kelancaran hak para pegawai dan perangkat masyarakat merupakan kunci utama terjaganya stabilitas pelayanan publik di Kota Ambon.
“Saya berharap hak-hak ASN bisa diselesaikan. Pastikan TPP, ADD, dan insentif-insentif lainnya dapat dibayarkan sesuai ketentuan sehingga kewajiban pemerintah kepada ASN bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Di tengah upaya menuntaskan kewajiban anggaran 2026, jajaran Pemkot Ambon juga dituntut bergerak cepat menyusun dokumen perencanaan untuk Tahun Anggaran 2027.
Menjelang tahapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Bodewin mengingatkan setiap OPD agar menyusun program kerja secara teliti, terukur, dan patuh pada pagu anggaran yang telah ditetapkan agar jadwal pembangunan tahun mendatang tidak terganggu.(MT-01)
Tekan Pengangguran 11,67 Persen, Pemkot Ambon Genjot Ekraf & Pariwisata di RAPBD 2027
Ambon,moluccastimes.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memfokuskan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 pada akselerasi transformasi digital dan penguatan ekonomi kreatif untuk membuka lapangan kerja baru.
Langkah strategis ini diambil guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ambon yang masih menjadi tantangan di angka 11,67 persen.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si saat menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I DPRD Kota Ambon, Senin 16/11/2026.
Menurut Wattimena, kualitas anggaran daerah tidak semata-mata diukur dari nominalnya, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan warga. Oleh karena itu, sektor pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta penyelenggaraan berbagai event kreatif akan digenjot secara masif tahun depan.
“Setiap rupiah belanja harus mempertimbangkan manfaat, efektivitas, dan kontribusinya terhadap prioritas pembangunan. Anggaran tidak boleh terserap untuk kegiatan yang kurang berdampak,” tegas Wattimena di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Melalui penguatan sektor riil dan digitalisasi tersebut, Pemkot Ambon optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2027 dapat menguat di angka 6,69 persen, melampaui capaian kuartal II sebelumnya yang tumbuh 5,36 persen (year-on-year).
Selain itu, tingkat kemiskinan diproyeksikan tetap terjaga di bawah angka 5 persen, yakni pada level 4,90 persen.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemkot juga menargetkan inflasi daerah terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen melalui empat pilar utama, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.(MT-01)





