Poka,Teluk Ambon,moluccastimes.com-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengapresiasi pendampingan yang diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku selama ini terkait dengan standar kepatuhan pelayanan publik.
Demikian Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Muin Sogalrei usai menerima penghargaan kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Maluku, Senin 26/02/2024.
“Terimakasih Ombudsman, karena lima tahun sebelumnya kami berada pada zona merah, namun dengan pendampingan yang dilakukan oleh Ombudsman maka tahun 2023 kita masuk zona kuning. Ini perubahan yang luar biasa,” ungkap Sogalrei.
Karena itu, lanjutnya, Pemkab Kepulauan Aru berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik hingga mencapai 100% pada tahun 2024.
“Dalam rangka itu, maka kami akan melakukan evaluasi dan rapat kerja dengan seluruh OPD untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Ombusdman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat mengatakan, sesuai dengan hasil survei kepatuhan 2023, dari 7 OPD yang dinilai, sebagian besar zona merah.
“Berada pada angka 45. Tiga OPD diantaranya dua Puskesmas dan Dinas Pendidikan sudah masuk pelayanan yang baik serta membanggakan yaitu zona hijau dengan nilai 75, karena itu Kabupaten Aru harus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan masalah publikasi,” ungkap Hasan.
Menurutnya, perlu adanya publikasi yang berkaitan dengan pembangunan kemasyarakatan yang dilakukan di Aru.
“Karena kekurangan mereka adalah masalah publikasi terkait dengan data yang menjadi syarat penilaian. Sehingga ketika kita membutuhkan data dimaksud, semua telah terakomdir dalam publikasi,” tandasnya.
Dirinya mengingatkan bahwa akan dilakukan pennadatanganan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
“Kami sangat berharap apa yang kami lakukan menjadi pemacu bagi Kabupaten Aru untuk memaksimalkan diri mencapai zona hijau tahun 2024 ini,” harapnya. (MT-01)
