Awasi Optimalisasi APBN 2025, Komite IV DPD RI Sowan Ke Bea Cukai Maluku

by -7 Views

“Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi dan tanggungjawab kami selaku legislator. Sehingga fungsi tersebut harus dilaksanakan terhadap mitra kerja terutama dalam pelaksanaan APBN yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan daerah yang diharapkan tepat sasaran,” aku Novita Anakotta.

Ambon,moluccastimes.id-Dalam upaya mempererat sinergi antar lembaga guna mendukung optimalisasi pelaksanaan anggaran di wilayah Maluku, perlu dilakukan diskusi strategis sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Novita Anakotta, SH., MH., saat melakukan kunjungah kerja ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku, Selasa 17/06/2025.

“Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi dan tanggungjawab kami selaku legislator. Sehingga fungsi tersebut harus dilaksanakan terhadap mitra kerja terutama dalam pelaksanaan APBN yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan daerah yang diharapkan tepat sasaran,” aku Novita Anakotta.

Sambungnya, kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara adalah transparansi dan akuntabilitas.

“Karena itu, tugas kami juga mendorong agar pelaksanaan APBN di daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ulas wanita manis itu.

Legislator wanita smart itu juga mengapresiasi sikap keterbukaan dan kerja sama Bea Cukai Maluku dalam mendukung agenda nasional.

“Kami berharap, koordinasi yang terus dibangun bersama Bea Cukai Maluku dapat terus diperkuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik, terpercaya, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” harapnya.

Disisi lain, Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum, Punjung Raras, menyambut baik kunjungan Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Novita Anakotta, SH., MH.

“Sinergitas ini sangat dibutuhkan sehingga akuntabilitas dan transparansi berjalan beriringan dalam upaya memastikan anggaran APBN diprioritaskan pada kebutuhan urgent,” ulasnya.(MT-01)