“Langkah pencatatan resmi ini mendesak dilakukan agar hukum adat diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif,” ungkap Upulatu Reza.
Ambon,moluccastimes.id-Majelis Latupati Provinsi Maluku bersama Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) merumuskan tiga langkah strategis untuk menjawab kerentanan perempuan dan masyarakat adat di Maluku.
Kemitraan ini difokuskan pada pembenahan regulasi adat yang bias gender, pemulihan psikologis anak korban kekerasan, hingga perlawanan terhadap perampasan ruang hidup oleh korporasi.
Komitmen terpadu tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Ketua Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku, Upulatu Reza Valdo Maspaitela, dan perwakilan GBPM, Kamis 12/11/2026.
Pertemuan ini menindaklanjuti pemetaan persoalan mendasar yang dilakukan GBPM dalam Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau pada Juni 2026 lalu.
Koordinator GBPM, Lusi Peilouw, menyoroti bahwa meskipun aturan adat bertujuan melindungi perempuan, penerapannya di lapangan kerap tidak adil dan justru merugikan korban kekerasan.
Di sisi lain, masifnya penguasaan ruang hidup oleh negara maupun korporasi dari wilayah pesisir hingga pegunungan turut mengancam keberlangsungan hak asasi masyarakat adat.
Merespons temuan tersebut, Upulatu Reza menegaskan pentingnya kodifikasi norma dan aturan adat di berbagai negeri.
“Langkah pencatatan resmi ini mendesak dilakukan agar hukum adat diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif,” ungkap Upulatu Reza.
Ia mencontohkan Negeri Rutong yang telah berhasil menuangkan aturan adatnya ke dalam peraturan negeri sebagai model percontohan.
Selain pembenahan regulasi, Majelis Latupati menaruh perhatian serius pada keselamatan generasi muda Maluku. Upulatu Reza menekankan bahwa penanganan kekerasan tidak boleh berhenti pada sanksi semata, melainkan harus disertai pemulihan trauma psikologis bagi korban, terutama anak-anak, yang diawali dengan penguatan fungsi keluarga sebagai benteng pencegahan.
Pada aspek kedaulatan wilayah, lembaga adat ini menyatakan dukungan penuh bagi masyarakat adat untuk memegang otoritas penuh dalam mengelola tanah dan ruang hidupnya.
Guna memastikan seluruh langkah tersebut berjalan efektif, Majelis Latupati akan memperbanyak dan mendistribusikan dokumen Pernyataan Komitmen Bersama Perlindungan Perempuan Maluku ke tingkat kabupaten dan kota.
Upulatu Reza menegaskan, keadilan bagi korban, pemulihan generasi, dan kedaulatan atas ruang hidup merupakan satu kesatuan utuh untuk membangun Maluku yang bermartabat.(MT-01)
