“Terimakasih atas pendampingan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku sehingga Ambon bisa mempertahankan capaian Kualitas Tinggi. Kami akan berusaha untuk mempertahankannya,” lugas
Pelayanan Publik 2025, Pemkot Ambon Nilai Tertinggi, Ombudsman RI Perwakilan Maluku Beri Apresiasi
“Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada Pemerintah Kota Ambon beserta jajaran dan juga stakeholder terkait dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
Keluar Dari Zona Merah, Wabup KKT Komitmen Terus Dorong Perubahan Pelayanan Publik
“Kami terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan serta senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mendorong perubahan dalam berbagai aspek pelayanan publik,” tandas
Dari 50,47 Menjadi 60,60 Hasan Slamat : KKT Tunjukkan Perbaikan Pelayanan Publik
“Hasil penilaian ini merupakan gambaran atas upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekaligus menjadi catatan penting untuk terus melakukan pembenahan
Hasil Opini Pelayanan Publik 2025, Kabupaten Buru Masuk Zona Sedang
“Hal yang perlu dilakukan diantaranya pembinaan kepada pimpinan dan pegawai pada unit pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan pengetahuan pelaksana terkait maladministrasi, pengawasan
Alami Penurunan Kualitas Layanan Publik, Ombudsman RI Saran Pemkab Malra Berbenah
“Perlu adanya perubahan dan penguatan tata laksana pemerintahan sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian tersebut. Memastikan seluruh layanan publik memiliki Standar Operasional
Ini Poin Penting Jaksa Agung Dalam RAKERNAS Kejaksaan RI 2026
“Melalui Rapat Kerja ini mari kita bangun dengan satu keyakinan bersama, Kejaksaan hanya akan kokoh bila solidaritas terjaga, soliditas diperkuat, dan setiap
Jaksa Agung Buka RAKERNAS 2026, Kajati Maluku Ikut Hadir Secara Virtual
“Saya yakin melalui komitmen bersama, sinergi lintas bidang, serta penguatan tata kelola yang akuntabel. Institusi yang kita cintai ini akan mampu mewujudkan
Stok BBM & Mitan Untuk Nataru Aman, Soal Oli Tumpah, BMW : Perlu Investigasi Mendalam
“Dalam hal ini perlu kolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk investigasi mendalam. Persoalannya, setiap kapal milik Pertamina memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)