“Sistem Pengawasan Maritim Nasional (National Maritime Surveillance System) atau NMSS adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai sistem pemantauan maritim di Indonesia guna meningkatkan keamanan dan keselamatan laut. Dengan dukungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai garda terdepan membangun dan mengoperasikan NMSS di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Kepualauan Tanimbar Provinsi Maluku sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan laut dengan Australia,” ungkap Lewerissa.
Ambon,moluccastimes.id-Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, SH, LL.M memastikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait National Maritime Surveillance System dapat diimplementasikan dengan baik di wilayah Maluku.
“Sistem Pengawasan Maritim Nasional (National Maritime Surveillance System) atau NMSS adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai sistem pemantauan maritim di Indonesia guna meningkatkan keamanan dan keselamatan laut. Dengan dukungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai garda terdepan membangun dan mengoperasikan NMSS di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Kepualauan Tanimbar Provinsi Maluku sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan laut dengan Australia,” ungkap Lewerissa.
Diakui Gubernur, ketersediaan lahan menjadi persyaratan utama dalam Pembangunan National Maritime Surveillance di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku.
“Hal ini telah kami bicarakan terutama dengan Kepala Zona Bakamla Timur Laks. TNI I Putu Darajatn,” aku Lewerissa yang saat itu didampingi Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku, Affandy Z. Hassanussi, S.STP., M.Si menerima kunjungan Kepala Bakamla Timur, Jumat 04/07/2025.
Menurut Lewerissa, dirinya juga telah menyurati Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait hal dimaksud.
“Sistem Pemantauan Maritim Nasional ini memberikan manfaat, termasuk meningkatkan keselamatan pelayaran, keamanan laut, dan perlindungan lingkungan, juga membantu dalam deteksi dan pencegahan kegiatan ilegal seperti pembajakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal, serta memberikan informasi yang akurat untuk operasi pencarian dan penyelamatan,” ulas ayah tiga anak itu.
Sambungnya, dengan sistem yang terintegrasi secara real time, Indonesia dapat meningkatkan keamanan, keselamatan, dan efisiensi di wilayah lautnya, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan lautnya sehingga bisa memberikan dampak bagi pembangunan di Provinsi Maluku.
Untuk diektahui, Kamis 03/07/2025, Bupati Kepulauan Tanimbar telah melakukan penandatanganan Hibah Lahan untuk Pembangunan National Maritime Surveillance System, bersama Kepala Zona Bakamla Timur yang menandai National Maritime Surveillance akan dibangun di Provinsi Maluku tepatnya di Kabupaten Kepualauan Tanimbar. (MT-01)
