“Kami berharap masyarakat dapat terus bersinergi dengan Imigrasi. Ketika mengetahui keberadaan orang asing di lingkungan masing-masing, masyarakat bisa menyampaikan informasi kepada kami untuk ditindaklanjuti,” ujar Eben disela Press Conference, Rabu 11/11/2026.
Ambon,moluccastimes.id-Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon mengajak masyarakat di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), untuk proaktif melaporkan keberadaan warga negara asing (WNA) yang mencurigakan atau melanggar aturan.
Partisipasi publik dinilai menjadi kunci utama dalam mempersempit ruang gerak pelanggaran keimigrasian di daerah.
Seruan ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Eben Rifqy Taufan, menyusul keberhasilan pihaknya mengungkap kasus pelanggaran batas izin tinggal (overstay) selama 191 hari yang dilakukan WNA asal Belanda berinisial HB (30) di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Kasus tersebut terbongkar berkat laporan resmi yang dilayangkan istri HB berinisial JL pada 2 November 2026.
Setelah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif hingga Rabu 11/11/2026, pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang telah kedaluwarsa itu terbukti melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Kami berharap masyarakat dapat terus bersinergi dengan Imigrasi. Ketika mengetahui keberadaan orang asing di lingkungan masing-masing, masyarakat bisa menyampaikan informasi kepada kami untuk ditindaklanjuti,” ujar Eben disela Press Conference, Rabu 11/11/2026.
Menurut Eben, pengawasan orang asing melalui sinergi masyarakat dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) bukan semata-mata bertujuan untuk penindakan hukum.
“Lebih dari itu, Imigrasi ingin memastikan setiap WNA yang berada di Maluku mematuhi regulasi serta memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan perekonomian warga lokal,” tandas pria smart itu sambil memperlihatkan barang bukti berupa satu buku pasport.
Eben menegaskan, terbongkarnya kasus di SBB ini menunjukkan betapa krusialnya peran serta masyarakat dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Ia berharap warga di seluruh wilayah Maluku tidak ragu melapor jika menemukan pelanggaran keimigrasian, demi memastikan keberadaan orang asing di daerah benar-benar memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Ditahan & Dideportasi
Atas pelanggaran masa berlaku Izin Tinggal Terbatas (ITAS) tersebut, HB kini ditahan di ruang detensi Imigrasi Ambon.
Selain dideportasi, pria yang ditangkap di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ini juga dikenakan sanksi penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia akibat melebihi batas izin tinggal (overstay) selama 191 hari sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
“Proses deportasi akan dilakukan dari Ambon menuju Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia, kemudian dilanjutkan ke Belanda dengan pengawalan petugas Imigrasi Ambon,” jelas Eben didampingi Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal (Kabid Gakkum dan Patna) Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku, Jose Rizal, S.Kom; Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Edwin Musila; serta Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Janny Herold Maturbongs.(MT-01)







