Ambon,MollucasTimes.Com-Provinsi Maluku memiliki potensi untuk dijadikan target pembangunan proyek penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing. Sehingga harus ada forum koordinasi yang menyatukan persepsi seluruh SKPD terkait penanaman modal.
Demikian diungkapkan Gubernur Maluku dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kesejehtaraan Sosial dan Administrasi, M. Lopulalan, dalam Rapat Forum SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, Jumat 17/03/17.
“Rapat forum ini memiliki nilai strategis dan signifikan guna memberikan masukan bagi pemerintah daerah sehubungan dengan pengembangan dan peningkatan investasi serta penyiapan peraturan serta kebijakan bidang penanaman modal,” ungkapnya.
Dikatakannya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Maluku tahun 2014-2019 salah satu isu strategis adalah peningkatan perbaikan iklim investasi yang kondusif.
“Ini merupakan faktor yang sangat penting guna meningkatkan investasi di Provinsi Maluku,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan BKPM RI, Thomas T. Lembong mengatakan untuk Provinsi Maluku ada kemudahan bagi perusahaan untuk meningkatkan iklim investasi.
“Kemudahan diberikan melalui kebijakan bagi perusahaan PMDN dan PMA seperti pengurangan pajak penghasilan atas Deviden dan lainnya seperti di kegiatan usaha di kawasan pengembangan ekonomi terpadu ( KAPET) meliputi pajak penghasilan, pengurangan biaya produksi serta tidak di pungut pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya,” jelasnya.
Ditambahkannya, untuk mengatasi masalah pengembangan modal di Maluku, BKMPD Provinsi Maluku harus memantapkan koordinasi perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten/kota dan provinsi, regional serta nasional.
“Selain itu, menyusun dan menetapkan kebijakan iklim investasi dan iklim usaha. rogram penguatan kelembagaan harus diarahkan guna meningkatkan kerja unit organisasi BKPMD di Maluku. Sehingga mampu mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo,” pungkasnya.(Mg-02)
