“Kolaborasi dan sinergisitas ini memungkinkan kami memberikan perlindungan dengan cepat dan tepat, terutama ketika keluarga korban sangat membutuhkan,” ujar Dewi.
Bandung,moluccastimes.id-Guna mempercepat layanan santunan dan mendukung penegakan hukum lalu lintas yang lebih presisi, Jasa Raharja perkuat kolaborasi digital dengan Korlantas Polri.
“Kami mengapresiasi dukungan Korlantas Polri dalam percepatan pelaporan kecelakaan melalui sistem Integrated Road Safety Management System (IRSMS),” demikian Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditgakkum Korlantas Polri Tahun Anggaran 2025 di Bandung, Rabu 12/11/2025.
Dewi menyebut, sinergi digital tersebut berdampak pada kecepatan penyelesaian santunan meninggal dunia kini rata-rata mencapai 1 hari 5 jam, sementara kepastian jaminan untuk korban luka-luka hanya 1 hari 19 jam.
“Kolaborasi dan sinergisitas ini memungkinkan kami memberikan perlindungan dengan cepat dan tepat, terutama ketika keluarga korban sangat membutuhkan,” ujar Dewi.
Ia menjelaskan, Jasa Raharja terus memperluas integrasi layanan digital dengan berbagai instansi.
“Saat ini, sistem perusahaan telah terhubung dengan 508 Polres, 34 Polda, 2.754 rumah sakit, serta Ditjen Dukcapil untuk verifikasi data ahli waris secara daring. Integrasi juga dilakukan dengan sektor perbankan guna mempercepat pembayaran santunan secara non-tunai,” paparnya.
Dewi juga menyoroti pentingnya penegakan hukum lalu lintas yang berkeadilan sebagai upaya menekan angka kecelakaan.
“Salah satu langkah yang terus didorong ialah pembatasan santunan terhadap enam jenis pelanggaran lalu lintas, seperti melawan arus, tidak memiliki SIM, dan menerobos palang pintu kereta api. Kebijakan ini dinilai bersifat edukatif untuk mendorong perubahan perilaku berkendara.
Keselamatan tidak lahir dari satu upaya, tetapi dari kolaborasi yang tulus. Bersama kita bukan hanya membangun sistem yang tertib, tapi menjaga kehidupan,” tegas Dewi.
Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dewi berharap seluruh pemangku kepentingan transportasi dapat memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh moda transportasi beroperasi sesuai standar keselamatan.
Ia menilai kesiapsiagaan seluruh pihak menjadi kunci agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.(MT-01)
