“Berdasarkan sasaran kompetensi program KDMK di UI, rencana tindak lanjut yang Negeri Mahu akan lakukan mencakup 4 poin strategis”
Jakarta,moluccastimes.id-Guna memastikan seluruh ilmu dan inovasi yang dirancang dapat diterapkan dengan baik demi mewujudkan desa mandiri dalam Program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) angkatan ke-2 tahun 2026, Rencana aksi pasca-pelatihan dari Negeri Mahu berfokus pada penerapan kerangka kerja Smart Village dan metode kolaborasi Quintuple Helix yang diperoleh dari Modul Pembelajaran Universitas Indonesia (UI) 2026.
Demikian Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Christina M. Lawalata, SE sebagai salah satu peserta yang mewakili Kabupaten Maluku Tengah dalam program KDMK 2026 di UI, disela kegiatan, Selasa 14/07/2026.
“Berdasarkan sasaran kompetensi program KDMK di UI, rencana tindak lanjut yang Negeri Mahu akan lakukan mencakup 4 poin strategis sebagai berikut :
1. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Negeri Berbasis Data Digitalisasi Administrasi
Disini kami mengintegrasikan sistem pelayanan publik secara digital untuk mempermudah birokrasi bagi masyarakat Saparua Timur. Melalui kebijakan Berbasis Data, kami menyusun anggaran dan prioritas pembangunan Negeri Mahu dengan validasi data riil di lapangan, bukan sekadar perkiraan. Selanjutnya Transparansi Keuangan: Memperketat akuntabilitas penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) guna mencegah penyimpangan anggaran.
2. Kemitraan Strategis Berpola Win-Win Solution Peta Aktor Pembangunan
Kami mengidentifikasi potensi kerja sama antara pemerintah negeri dengan pihak swasta, akademisi lokal Maluku, komunitas, dan media. Kemudian melakukan pengajuan proposal mandiri guna mengubah pola pikir dari sekadar “meminta bantuan” ke proposal kolaborasi investasi yang menawarkan potensi keunggulan lokal Negeri Mahu. Selanjutnya pendanaan alternatif dalam upaya mengoptimalkan serapan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan mitra untuk program pemberdayaan masyarakat.
3. Inovasi Sektor Unggulan dan Lingkungan Konservasi Sumber Daya
Dalam hal ini, kami melanjutkan penguatan konservasi alam laut dan pesisir (seperti pelestarian Dugong yang selama ini dikembangkan di Negeri Mahu) berbasis sains terapan. Sealin itu, menggerakan Ekonomi Kreatif Pedesaan, mengembangkan produk UMKM lokal berbahan dasar komoditas Saparua melalui digital marketing dan manajemen rantai pasok yang modern.
4. Optimalisasi Program Sosial Tepat Sasaran
Untuk poin ini, kami melakukan Prioritas Klaster Rentan dengan mempertajam akurasi penyaluran jaminan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diprioritaskan bagi lansia jompo dan warga sakit menahun. Kemudain juga melakukan peningkatan Kapasitas Staf dengan mentransfer ilmu kepemimpinan dan manajemen konflik yang didapat dari UI kepada seluruh staf dan perangkat negeri administratif.
Empat point itu yang harus kami terapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelas Lawalata.
Wanita smart itu juga menambahkan, sesuai tujuan program kolaborasi antara Kemendagri dan UI, maka usai mengikuti program ada sejumlah langkah strategis yang harus dijalankan.
“Bagi para Kades yang lulus kita juga harus melakukan 4 langkah strategis antara lain :
£. Menjalani Pendampingan Daring (Online) dan bimbingan lanjutan, sebab kelulusan dari kampus bukanlah akhir. Para kades akan melanjutkan proses belajar melalui pendampingan daring selama dua bulan bersama para dosen dan akademisi. Kemudian melakukan konsultasi program dengan memanfaatkan masa ini untuk menyelaraskan teori yang didapat di kampus dengan praktik langsung di lapangan.
£. Mengembangkan Potensi dan Ekonomi Desa, dengan mengoptimalkan BUMDes yaitu menggali potensi unggulan wilayah untuk memajukan Badan Usaha Milik Desa agar mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan demikian membuka lapangan kerja serta merancang inovasi yang bisa menciptakan lapangan kerja lokal guna memutar roda ekonomi dan mencegah urbanisasi ekstrem ke kota besar.
£. Melakukan transformasi Tata Kelola & Pelayanan Publik melalui digitalisasi administrasi yang menerapkan sistem pelayanan digital (menuju smart village) agar pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan profesional yang didukung pengelolaan anggaran yang akuntabel yang diawali dengan penyusunan serta mengeksekusi anggaran pembangunan desa (Dana Desa) secara akurat guna menghindari kesalahan administrasi pidana.
£. Merumuskan Rencana Aksi Desa lewat penyusunan kebijakan berbasis data dengan menggunakan pembekalan akademis untuk menyelesaikan masalah prioritas di desa secara terstruktur dan terukur. Selanjutnya menjadi desa percontohan dengan menerapkan indikator kepemimpinan modern agar desanya dapat bertransformasi menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing.
Dengan demikian, lanjutnya diharapkan produktivitas naik, kerja tim menjadi lebih cepat dan minim kesalahan manual, meningkatkan daya saing kuat siap menghadapi tren industri masa depan.(MT-01)
