“Selama satu tahun terakhir, kita menghadapi berbagai dinamika seperti peningkatan jumlah orang asing, pelanggaran prosedur, pelintas tapal batas ilegal hingga potensi penyelundupan manusia dan barang terlarang lewat jalur laut,” ungkapnya.
Ambon,moluccastimes.id-Dalam rangka menyamakan persepsi, bertukar informasi, dan memperkuat koordinasi lintas instansi terkait pengawasan terhadap orang asing, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kota Ambon, Jumat 25/07/2025.
Demikian Kepala Kantor Imigrasi Ambon, Raden Indra Iskandarsyah,disela pembukaan Rakor TIMPORA.
“Selain itu Rakor ini merupakan bagian dari penguatan sinergi antara Imigrasi dan berbagai instansi dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah kerja Ambon, baik secara administratif maupun di lapangan,” ungkap Iskandarsyah selaku Ketua pengawasan Orang Asing tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Maluku, Doni Alfisyahrin saat membuka Rakor menekankan pentingnya kolaborasi menyikapi tantangan keimigrasian yang makin kompleks.
“Selama satu tahun terakhir, kita menghadapi berbagai dinamika seperti peningkatan jumlah orang asing, pelanggaran prosedur, pelintas tapal batas ilegal hingga potensi penyelundupan manusia dan barang terlarang lewat jalur laut,” ungkapnya.
Sebagai daerah yang terbuka, lanjutnya, Maluku secara global menimbulkan kerawanan yang harus diantisipasi bersama.
“Karena itu saya mengajak semua pihak memperkuat sistem pengawasan yang tegas namun tetap humanis. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan lintas batas dan menjaga stabilitas keamanan serta kedaulatan negara,” ulas pria tampan itu.
Ditambahkan kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi nyata, termasuk program kolaboratif dan pertukaran data yang lebih intensif di lapangan antar instansi pengawasan.
Rakor TIMPORA yang digelar di Aula Kantor Imigrasi Ambon ini diikuti oleh 48 peserta yang terdiri dari anggota TIMPORA tingkat kota, kecamatan, serta perwakilan dari sektor laut dan udara.(MT-01)
