Selain itu dari kelompok yang berbeda, menyebutkan harus ada reformasi kelembagaan Yudikatif, karena ada sistim lembaga hukum yang korupsi serta hukum tumpul keatas dan tajam ke bawah, bahkan tidak ada kepastian hukum di Indonesia sebagai negara hukum.
Jakarta,moluccastimes.id-Aksi demonstrasi serentak yang digelar di seluruh kota di Indonesia, hari ini Senin 01 September 2025 secara umum memuat 10 Tuntutan Rakyat (Sepultura) yang dikutip dari berbagai elemen baik mahasiswa dan masyarakat yang beredar di media sosial.
SEPULTURA tersebut memboboti hal dibawah ini :
1. Copot Kapolri dan Reformasi Polri
2. Batalkan RUU Kenaikan Gaji DPR RI
3. TOLAK dan Batalkan RUU KUHAP 2025
4. SAH kan RUU Perampasan aset Koruptor menjadi UU
5. Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran secara adil dan transparan
6. Batalkan Kenaikan pajak dan BPJS
7. Reshufle Kabinet dan Ganti para Menteri, Pejabat BUMN, Anggota DPR RI yg bermasalah
8. Rampas dan Kuasai oleh negara Sumber Kekayaan Alam, dan Aset Vital negara yang di kuasai Mafia Oligarkhi
9. Kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden, versi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
10. Rembuk Nasional, Rekonsoliasi Nasional, dan hentikan perlakuan Diskriminasi politik dan ekonomi kepada masyarakat yang berbeda pendapat dan pilihan.
Selain itu dari kelompok yang berbeda, menyebutkan harus ada reformasi kelembagaan Yudikatif, karena ada sistim lembaga hukum yang korupsi serta hukum tumpul keatas dan tajam ke bawah, bahkan tidak ada kepastian hukum di Indonesia sebagai negara hukum.
Salah satu tokoh adat Maluku yang dimintai komentar terkait SEPULTURA menambahkan, untuk kedepan sistem Meritrokasi harus diprioritaskan.
“Yang harus dipahami adalah mendudukkan seorang pajabat pada posisinya harus sesuai dengan kemampuan, kompetensi, prestasi, dan kinerja, bukan berdasarkan faktor subjektif seperti kekerabatan, kekayaan, atau politik. Sebab prinsip meritokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia,” ulas pria yang enggan disebutkan namanya itu.
Terkait aksi demo yang telah dilakukan sebelumnya, dirinya tidak menyalahkan ataupun membenarkan.
“Setiap warga negara diberi ruang untuk mengeluarkan aspirasi, namun harus melalui jalan yang baik, sopan dan terukur. Sehingga aspirasi yang disampaikan juga dapat diterima untuk kemudian dicari jalan keluar yang baik. Karena itu, bagi saya aksi demo hingga merusak sarana dan prasarana, dengan membakar gedung kantor secara anarkis sangat tidak perlu dilakukan,” ulasnya.
Walaupun demikian, dirinya menyarankan jika masyarakat ingin menyampaikan kembali aspirasi kepada pemerintah, biarlah dilakukan dengan hati yang bijak.
“Cukuplah sudah ada korban, mari kita sama-sama berpikir jernih untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat kedepan, sebab apa ynag kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita,” himbaunya. (MT-01)
