“Jika sebelumnya pengendalian inflasi cenderung bersifat sektoral dan reaktif setelah harga melonjak, sistem digital ini memungkinkan pemerintah membaca risiko di sepanjang rantai pasok sejak dini,” ucap Lekransy.
Ambon,moluccastimes.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah sekaligus mempercepat transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam program dialog interaktif Aspirasi Maluku yang disiarkan langsung dari Studio Programa 1 RRI Ambon, Jumat 13/11/2026.
Mengusung tema “Pengendalian Inflasi dan Transformasi Digital dalam Konsep SIKENDALI AMBON”, dialog yang dipandu oleh penyiar Joe Souruy ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon, Pauline Gaspersz, M.Si., Ph.D., dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon, Dr. Ir. Ronald H. Lekransy, M.Si.
Ubah Pola Reaktif Menjadi Antisipatif
Dalam pemaparannya, Kepala Diskominfosandi Kota Ambon, menjelaskan bahwa pengembangan SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon) merupakan terobosan strategis untuk mengubah pola kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Jika sebelumnya pengendalian inflasi cenderung bersifat sektoral dan reaktif setelah harga melonjak, sistem digital ini memungkinkan pemerintah membaca risiko di sepanjang rantai pasok sejak dini,” ucap Lekransy.
Sambungnya, aplikasi ini bekerja dengan mengintegrasikan berbagai informasi strategis ke dalam satu dashboard terpadu. Data yang dipantau meliputi perkembangan harga pangan harian, ketersediaan stok di tingkat distributor, kelancaran arus logistik, hingga prakiraan kondisi cuaca.
“Dengan data yang terintegrasi dan terverifikasi dalam satu dashboard, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota, bersama TPID dapat memperoleh informasi secara lebih cepat untuk melakukan evaluasi serta menentukan langkah intervensi pasar yang tepat sasaran sesuai kewenangan masing-masing,” jelas Lekransy.
Pentingnya Akurasi Data di Wilayah Kepulauan
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Kota Ambon, Pauline Gaspersz, M.Si., Ph.D.menegaskan bahwa stabilitas harga di Kota Ambon sangat bergantung pada keakuratan data statistik dan kecepatan pemantauan di lapangan.
Sebagai wilayah kepulauan, inflasi di Ambon dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, pola konsumsi masyarakat, hingga gangguan transportasi laut akibat faktor cuaca.
Pauline mencontohkan komoditas hortikultura seperti cabai yang kerap memberikan andil besar terhadap laju inflasi tahunan.
“Meskipun pasokan pangan Kota Ambon turut ditopang oleh sentra produksi di Pulau Seram dan Pulau Buru, tingginya kebutuhan konsumsi di wilayah penghasil tersebut sering kali memengaruhi kelancaran distribusi menuju Ambon,” ucapnya.
Oleh karena itu, sambungnya, pemantauan berkelanjutan terhadap neraca stok dan distribusi menjadi kunci utama sebelum gejolak harga terjadi di pasar.
Melalui sinergi antara penyediaan data statistik yang valid dari BPS dan infrastruktur teknologi informasi dari Diskominfosandi, Pemerintah Kota Ambon berharap pengelolaan ekonomi daerah menjadi lebih transparan dan presisi.
Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap ancaman inflasi, tetapi juga menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berdampak langsung pada penjagaan daya beli dan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon.(MT-01)
