Tual,moluccastimes.com-Transformasi peran keimigrasian melalui strategi digitalisasi diharapkan seluruh pelayanan keimigrasian, keamanan dan penegakan hukum semakin berkualitas.
Demikian Kakanwil Kemenkumham Maluku, Hendro Tri Prasetyo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam Perayaan Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 Tahun 2024 yang digelar di Kanim Kelas II TPI Tual, Jumat 26/01/2024.
“Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar tahun 2023 bersumber dari imigrasi mencapai 320 persen, sehingga bisa disebut imigrasi berperan penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia, khususnya memperkuat ketahanan ekonomi,” ungkap Prasetyo.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan hal tersebut, dikatakan ada tiga hal yang harus terus bersinergi.
“Pegawai keimigrasian juga harus memiliki komitmen yang kuat, berinovasi dan berintegritas tinggi untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” tandasnya.
Ditambahkan Golden Visa sebagai program unggulan Direktor Jenderal Imigrasi juga memiliki peran menarik investasi.
“Ini adalah kebijakan luar biasa termasuk pelayanan keimigrasian lewat perpanjangan visanya. Program ini akan memberikan kemudahan akses kepada investor asing yang ingin tinggal di Indonesia dengan syarat investasi tertentu,” lugasnya.
Untuk Visa perpanjangan sendiri dapat dilakukan secara online, sehingga dapat meningkatkan digitalisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Walaupun dapat dilakukan secara online, tetapi tidak melemahkan pengawasan dan penegakkan hukum. Jika ada pelanggaran hukum itu harus ditegakkan. Jadi ada pelayanan berkualitas, namun penegakkan hukum dan keamanannya juga berkualitas,” timpalnya.
Selain pelaksanaan upacara, kegiatan ini juga dirangkaikan Syukuran Hari Bhakti Imigrasi yang didalam agenda tersebut juga diserahkan berbagai piagam kepada stakeholder atas partisipasi, dukungan dan kerja sama dalam bidang keimigrasian.
Upacara Perayaan Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 Tahun 2024 dihadiri oleh Pj. Walikota Tual Akhmad Yani Renuat, (Pj) Bupati Maluku Tenggara (Malra) Jasmono, Organisasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Aparat Penegak Hukum Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi Provinsi Maluku dan Stakeholder lainnya. (MT-01)
