“Karena itulah saya bersama jajaran DPRD Kabupaten SBB menemui Direktur Jenderal Pemerintahan Desa (Dirjen Pemdes) di Jakarta untuk membahas persoalan ini pekan kemarin,” aku Bupati SBB, Asri Arman, Selasa 03/06/2025.
Ambon,moluccastimes.id-11 desa persiapan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang sebelumnya telah melalui tahapan pembentukan sesuai ketentuan yang berlaku, kini terancam batal menjadi desa definitif karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Karena itulah saya bersama jajaran DPRD Kabupaten SBB menemui Direktur Jenderal Pemerintahan Desa (Dirjen Pemdes) di Jakarta untuk membahas persoalan ini pekan kemarin,” aku Bupati SBB, Asri Arman, Selasa 03/06/2025.
Politisi Demokrat itu menyatakan, Jika status desa persiapan ini dicabut, maka pelayanan pemerintah akan kembali terpusat, dan masyarakat akan mengalami kesulitan, terutama dalam hal administrasi, pembangunan, dan pelayanan dasar.
“Padahal, 11 desa persiapan itu telah melalui tahapan pembentukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kajian teknis, aspek kewilayahan, dan kesiapan administrasi,” timpalnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten SBB, Andarias Henky Koli juga menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran waktu dan pendampingan bagi desa-desa persiapan tersebut sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan.
“Kami mohon ada kebijakan yang bijak dan berpihak pada masyarakat. Jangan sampai usaha keras warga dan pemerintah daerah selama ini menjadi sia-sia,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemkab SBB dalam menghindari dampak sosial dan administratif yang besar jika status desa persiapan benar-benar dicabut.
“Masyarakat pun berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur yang menjadi tantangan utama daerah dalam memenuhi seluruh ketentuan teknis,” lugas Koli.
Menurut Bupati, Dirjen Pemerintahan Desa menanggapi kedatangan mereka.
“Dirjen menyatakan akan melakukan evaluasi berdasarkan laporan dan data terbaru dari pemerintah daerah. Bahwa pihaknya membuka ruang komunikasi dengan daerah,” ucap Asri.
Bupati menambahkan, pihaknya akan melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, termasuk dukungan administrasi dan data kependudukan yang masih perlu diperbaiki.
“Harapan kami agar desa-desa ini tetap bisa lanjut menjadi desa definitif,” tambah Bupati.(MT-01)
