Dalam upaya memperkuat demokrasi serta pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, ratusan perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) saling belajar dan melakukan refleksi atas tantangan terhadap ruang sipil.
Makassar,moluccastimes.id-Dalam upaya memperkuat demokrasi serta pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, ratusan perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) saling belajar dan melakukan refleksi atas tantangan terhadap ruang sipil.
“Lewat Indonesia Civil SocietyForum (ICSF) untuk regional Indonesia timur yang digelar tahun ini sangat penting untuk mencatat berbagai tantangan, kesulitan maupun pelemahan yang sedang dihadapi bersama serta mengapresiasi dan merayakan setiap perubahan positif, dukungan, serta kolaborasi yang telah dicapai dan terjalin hingga saat ini,” ungkap Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laittupa, Jumat 18 Juli 2024.
Melanjutkan kesuksesan empat pertemuan sebelumnya, ICSF ke-5 pada tahun ini menyelenggarakan pertemuan dengan format yang sedikit berbeda.
“Sebelumnya hanya dilakukan di tingkat nasional di Jakarta saja, tahun ini ICSF berkeliling ke tiga region Di Indonesia sebelum akhirnya mengumpulkan masyarakat sipil di tingkat nasional,” lanjut Laittupa.
Dijelaskan, di Indonesia, kerja-kerja masyarakat sipil mencoba menjangkau masyarakat yang paling rentan, terpinggirkan, dan secara langsung terdampak.
“Kerja-kerja ini seringkali mengisi kekosongan dan membantu inisiatif-inisiatif pemerintah dalam banyak isu, mencakup isu lingkungan,perempuan, Hak Asasi Manusia (HAM), isu kelompok disabilitas dan lainnya. Dengan banyaknya lingkup kerja OMS di Indonesia, diperlukan adanya wadah untuk aspirasi serta ruang berbagi.Indonesia Civil Society Forum menjawab kebutuhan tersebut,” sebutnya.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Ilham Saenong melihat antusiame peserta yang luar biasa.
“Selama dua hari ini kami melihat antusiasme peserta baik dari Makassar Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua sebab menjadi kesempatan untuk belajar dan memaknai ulang apa dan siapa yang kita perjuangkan, ruang sipil seperti apa yang harus tersedia, dan bagaimana kita mengupayakannya. ICSF ini menjadi forum dan ruang aman bagi kita semua untuk masyarakat sipil berefleksi dan berstrategi,” jelas Saenong.
Ditambahkan, minimnya akses kepada fasilitas publik untuk gerakan kelompok disabilitas serta penyempitan ruang sipil dari berbagai arah menjadi fokus perhatian.
“Ini yang tengah dihadapi Indonesia. Akses fasilitas publik untuk kelompok disabilitas seringkali ditemui pada region timur Indonesia, tidak hanya itu di beberapa desa, kelompok disabilitas seringkali dianggap hal yang memalukan sehingga disembunyikan oleh keluarganya,” timpalnya.
Penyempitan ruang sipil misalnya dapat dilihat dalam adanya narasi-narasi kemungkinan masuknya aparatur negara ke ruang sipil dengan banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU)yang membuka adanya kesempatan kembalinya Indonesia ke rezim yang lebih represif, Seperti uu Perubahan UU TNI. Jika lolos, organisasi masyarakat sipil khawatir akan lebih banyak ekspresi terhadap masyarakat sipil.
Secara internal, masyarakat sipil juga mengutarakan bahwa adanya kebutuhan untuk regenerasi dalam gerakan agar pengetahuan dan kekuatan tidak berpusat kelompok tertentu saja. “Ada Kepentingan untuk terjadi regenerasi dan keterlibatan orang muda di organisasi agar pengetahuan tidak terkumpul di satu orang saja”, ujar Cung, salah satu perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Tantangan lain adalah mekanisme pendanaan yang perlu lebih inklusif dan ramah bagi OMS ditingkat tapak yang memiliki kapasitas terbatas. Walaupun banyak tantangan, masyarakat sipil tetap terus bergerak dan berinisiatif untuk memperkuat demokrasi melalui kerja-kerjanya dalam berbagai isu.
Misalnya, Econusa yang bekerja di Papua dan Maluku berhasil melakukan entrepreneurship penggalangan dana, tidak hanya bagi organisasi, namun bagi koperasi-koperasi masyarakat yang dinaungi oleh organisasinya. WALHI Sulawesi Selatan, misalnya juga secara terus menerus mengkampanyekan keadilan iklim bagi masyarakat yang paling terdampak atas industri ekstraktif. Secara umum, OMS juga seringkali melakukan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan serta pendampingan kasus sehingga terjadinya advokasi yang baik untuk isu-isu tersebut.
Puncak acara ICSF 2024 akan berlangsung akhir bulan September di Jakarta dan akan menjadi forum ke-lima ICSF sejak dilaksanakan pertama kali di tahun 2018. Acara ini akan menjadi momentum refleksi, penyusunan strategi dan pembelajaran kolektif bagi penguatan gerakan dan demokrasi untuk masyarakat sipil di Indonesia.(MT-01)
