“Mari kita berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi keilmuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak nyata,” harapnya.
Ambon,moluccastimes.id-Pendekatan berbasis data dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku merupakan hal yang sangat penting.
Demikian Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pattimura (Unpatti), Prof. Dr. Dominggus Malle, S.Pt., M.Sc.,saat membuka kegiatan kuliah umum bertema “Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pemenuhan Layanan Dasar, dan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), di Aula Rektorat Unpatti, Rabu, 29/04/2026.
Pria smart itu menyoroti karakteristik geografis kepulauan dengan luas wilayah perairan yang dominan, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan alokasi anggaran pembangunan yang proporsional.
“Tantangan kemiskinan di Maluku tidak dapat disamakan dengan wilayah lain di Indonesia, mengingat keterbatasan akses, distribusi sumber daya, serta persoalan konektivitas antarwilayah yang masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan kesejahteraan. Karena itu, isu kemiskinan di Maluku perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi angka statistik, tetapi juga dari realitas sosial di masyarakat,” jelas Malle.
Menurut Warek, walaupun sebagian masyarakat telah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar, namun belum diiringi dengan peningkatan produktivitas dan akses pasar yang memadai.
“Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih kontekstual, termasuk penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi daerah,” tandasnya.
Dirinya berharap forum tersebut dapat menjadi ruang akademik yang produktif bagi mahasiswa dalam mengembangkan daya kritis serta menghasilkan solusi berbasis riset.
Disisi lain, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti, Prof. Dr. Teddy Christianto Leasiwal, S.E., M.Si., menegaskan bahwa kuliah umum dimaksud merupakan momentum penting bagi penguatan peran akademisi dalam pembangunan daerah.
“Melihat kondisi kemiskinan di Provinsi Maluku yang masih berada di atas rata-rata nasional, dengan konsentrasi terbesar di wilayah kepulauan dan daerah terpencil menghadirkan kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan serius, terutama di kabupaten-kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan, sehingga masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama,” tandasnya.
Hal ini belum dipicu kerentanan Maluku terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, sehingga diperlukan kebijakan perlindungan sosial yang bersifat adaptif.
“Program-program pemerintah diharapkan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan terpencil,” lugas Dekan.
Lebih lanjut Leasiwal berharap mahasiswa terdorong untuk berpikir kritis dan menghasilkan solusi berbasis riset terhadap berbagai persoalan di Maluku.
“Mari kita berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi keilmuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak nyata,” harapnya.
Dengan nara sumber Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, S.T., M.S.I.E., Ph.D., sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan nasional, kuliah umum ini juga sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan sosial-ekonomi di daerah.(MT-01)
.
