“Mubes IV ini bukan sekadar agenda rutin pergantian kepengurusan, melainkan momentum krusial untuk memperkuat persatuan dan merawat nilai-nilai adat. Semoga kepengurusan Majelis Latupati yang terpilih nantinya memiliki integritas, amanah, serta komitmen kuat untuk menjaga harmoni sosial di bumi raja-raja,” cetus Uluputty.
Ambon,moluccastimes.id-Anggota DPR RI Fraksi PKS daerah pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, S.T., menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) IV Majelis Latupati Provinsi Maluku di Baileo Oikumene, Jumat 16/10/2026.
Dalam kesempatan tersebut, Saadiah menegaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti Pela Gandong dan falsafah Siwalima harus menjadi fondasi utama dalam suksesi kepemimpinan dan penguatan lembaga adat.
“Mubes IV ini bukan sekadar agenda rutin pergantian kepengurusan, melainkan momentum krusial untuk memperkuat persatuan dan merawat nilai-nilai adat. Semoga kepengurusan Majelis Latupati yang terpilih nantinya memiliki integritas, amanah, serta komitmen kuat untuk menjaga harmoni sosial di bumi raja-raja,” cetus Uluputty.
Dalam kesempatan tersebut legislator DPR RI ini menitipkan catatan penting untuk Majelis Latupati Maluku demi keberlangsungan lembaga adat di tengah modernisasi antara lain :
• Modal Sosial Generasi Muda
Falsafah tradisi Maluku harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda sebagai tameng toleransi dan kebersamaan.
• Musyawarah dan Kekeluargaan
Kami mengimbau seluruh peserta Mubes untuk mengedepankan semangat kekeluargaan dalam menyikapi perbedaan pandangan demi menghasilkan keputusan terbaik.
• Mitra Strategis Pemerintah:
Dalam hal ini kami mendorong sinergi erat antara kepengurusan baru dan pemerintah daerah agar setiap program pembangunan tetap memperhatikan identitas budaya setempat.
Melalui Mubes IV ini, Majelis Latupati diharapkan menjelma sebagai wadah pemersatu yang mampu menjadikan adat sebagai kekuatan sosial untuk mewujudkan Maluku yang damai dan sejahtera.
Forum tertinggi masyarakat adat ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Maluku, pimpinan DPRD, perwakilan kepala daerah, serta para raja dan pemangku adat dari berbagai negeri di Maluku.(MT-01)
