“Hasil audit tersebut mengungkap dugaan praktik pengurusan kenaikan pangkat ASN di luar mekanisme resmi pemerintah, dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk seorang perempuan non-ASN yang merupakan istri dari ASN yang bekerja di lingkungan BKPSDM Kota Ambon,” jelas Wali Kota.
Ambon,moluccastimes.id-Sebuah tamparan keras menimpa dunia pendidikan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Sebanyak 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) guru dari 20 sekolah kini terancam sanksi administratif dan hukum akibat tergiur jalur pintas pengurusan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat yang ternyata palsu.
Kasus ini mengungkap kerentanan fatal dalam keamanan data kepegawaian digital.
Modus pelaku bukan lagi sekadar memalsukan kertas, melainkan berhasil membobol akun MyASN pribadi milik puluhan guru di Ambon.
Hasil audit khusus ini diumumkan langsung oleh Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si, dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin 09/11/2026.
Pengumuman tersebut setelah menerima laporan resmi dari Inspektorat tertanggal 06 November 2026.
“Inspektorat telah memeriksa kasus ini sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026 kemarin,” aku Wali Kota.
Tindak Lanjut Hukum dan Rekomendasi
Merespons temuan fatal ini, Wali Kota Ambon mengambil langkah tegas memerintahkan jajarannya untuk menyerahkan seluruh bukti fisik SK, baik yang asli maupun yang palsu, kepada aparat penegak hukum untuk diusut secara pidana.
“Hasil audit tersebut mengungkap dugaan praktik pengurusan kenaikan pangkat ASN di luar mekanisme resmi pemerintah, dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk seorang perempuan non-ASN yang merupakan istri dari ASN yang bekerja di lingkungan BKPSDM Kota Ambon,” jelas Wali Kota.
Kronologi Pembobolan, Berawal dari Seragam Korpri Gadungan
Berdasarkan data audit, sindikat pemalsuan ini telah bergerak rapi sejak satu tahun lalu, tepatnya pada 7 November 2025. Peristiwa bermula ketika pihak luar yaitu seseorang berinisial G menyusup ke lingkungan sekolah melalui bantuan seorang perantara berinisial R.
Demi meyakinkan para korban, G beraksi dengan sangat meyakinkan:
• Mengenakan pakaian seragam Korpri resmi.
• Membawa surat tugas palsu yang mencatut kop resmi Dinas Pendidikan.
Dengan atribut meyakinkan tersebut, G meminta data paling sensitif kepegawaian digital para guru, yaitu username, password, dan kode akses akun MyASN.
Setelah menguasai akun digital para korban, SK pangkat palsu tersebut akhirnya terbit dan diterima para guru pada medio April hingga Mei 2026.
Nilai Kerugian dan Kecurigaan BKN
Sepandai-pandainya pelaku beraksi, kejanggalan ini akhirnya terendus oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pihak BKN menaruh curiga setelah melihat tanda tangan pada dokumen yang tidak autentik. Hingga pada 15 Oktober 2026, BKN secara resmi menyatakan bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk kenaikan pangkat puluhan guru tersebut tidak pernah diterbitkan.
Akibat penipuan masal ini, Inspektorat menemukan total uang yang telah disetorkan para guru kepada pelaku mencapai Rp 74,7 juta. Tak hanya merugikan para guru secara personal, manipulasi pangkat ini juga menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 24,6 juta akibat pembayaran tunjangan pangkat yang tidak sah.
Terkait hal tersebut, Inspektorat Kota Ambon telah mengeluarkan lima rekomendasi darurat:
1. Pembenahan total sistem digital kenaikan pangkat di Pemkot Ambon.
2. Verifikasi ulang seluruh dokumen kepegawaian yang mencurigakan.
3. Pemulihan segera atas kerugian keuangan daerah.
4. Pemberian sanksi administratif bagi ASN yang terbukti lalai menyerahkan data pribadi.
5. Pelaporan resmi para pelaku utama (G dan R) ke pihak kepolisian.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh tenaga pendidik di Maluku agar tidak mudah menyerahkan kredensial data kepegawaian digital kepada siapa pun dan selalu menempuh jalur administrasi yang sah di BKPSDM.(MT-01)
