“Dengan adanya kejelasan mengenai sumber dana, jumlah anggaran, hingga pelaksana kegiatan, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan secara langsung,” tandas wanita smart itu.
Mahu,moluccastimes.id-Pemerintah Negeri Administratif Mahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menunjukkan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan keuangan desa.
Hal ini terlihat dari berdirinya papan informasi proyek di tengah berjalannya pengerjaan sarana prasarana (sapras) di lingkungan Kantor Negeri setempat.
Berdasarkan data resmi papan informasi pembangunan tersebut, proyek fisik berupa pembangunan sarana prasarana kantor ini didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 21.305.000,-.
Proyek infrastruktur ini dikerjakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Negeri Mahu dengan target durasi waktu pelaksanaan yang relatif cepat, yaitu selama 10 hari kalender.
Prioritas Kenyamanan Pelayanan Publik
Pembangunan sapras berupa kanopi berstruktur baja ringan di pelataran Kantor Negeri Mahu ini ditujukan untuk mengoptimalkan ruang publik di area kantor.
“Penambahan fasilitas fisik ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga Negeri Mahu saat mengurus administrasi kependudukan maupun ketika menghadiri pertemuan-pertemuan adat dan kemasyarakatan di luar ruangan,” demikian Kepala Pemerintah Negeri Adm Mahu, Christina M. Lawalata, SE, Kamis, 17/09/2026.
Wujud Nyata Transparansi Anggaran
Pemasangan papan informasi proyek di lokasi pembangunan Jalan Kapitan Sopamena–Mahu ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Negeri Mahu patuh terhadap prinsip akuntabilitas publik.
“Dengan adanya kejelasan mengenai sumber dana, jumlah anggaran, hingga pelaksana kegiatan, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan secara langsung,” tandas wanita smart itu.
Langkah taktis penggunaan ADD 2026 ini diharapkan tidak hanya mendongkrak kualitas fasilitas fisik kantor, tetapi juga menjadi pemantik bagi peningkatan etos kerja dan mutu pelayanan aparatur pemerintah negeri kepada seluruh warga.(MT-01)
