Dirjen berharap kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan dunia akademik dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan strategis di sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya di wilayah Maluku.
Ambon,moluccastimes.id-Dalam rangka perbaikan tata kelola sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dibutuhkan ruang diskusi dan dialog terbuka antara pemerintah dan akademisi.
Hal tersbeut diungkapkan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Dr. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H dalam kunjungan ke Universitas Pattimura, yang bertempat di ruang Rapat Rektor, Kamis 24/06/2026.
“Kahadiran kita bersama dalam forum ini merupakan ruang dialog dan diskusi terbuka antara pemerintah dan akademisi untuk saling memberikan masukan dalam rangka perbaikan tata kelola sektor ESDM,” aku Huwae didampingi Tenaga Ahli Kementerian ESDM, Dr. Michael Wattimena, SE, SH, MM.
Lebih lanjut, Dirjen menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM memiliki sejarah pembentukan yang berkaitan dengan kebutuhan penguatan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia, termasuk mineral, batubara, minyak dan gas, hingga energi baru terbarukan.
“Karena itu, pendekatan penegakan hukum yang dilakukan saat ini diarahkan pada strategi berbasis wilayah, dengan menitikberatkan pada wilayah Indonesia bagian timur sebagai prioritas awal implementasi kebijakan,” tandas pria smart itu.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan harapan masyarakat yang selama ini menginginkan adanya kepastian hukum serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib dan berkeadilan.
Dirjen berharap kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan dunia akademik dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan strategis di sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya di wilayah Maluku.(MT-01)
