“Khusus Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini telah mewakili ketegasan negara dalam memerangi praktek kekerasan yang terjadi baik di ruang
Reses Di Negeri Passo, Sarimanella Fokus Solusi Luapan Air Kali Waitani
“Masalah besar yang terjadi di Passo adalah banjir yang diakibatkan meluapnya sungai atau kali Waitani jika musim hujan tiba. Hal itu tentu
Sinkronkan Program APBD Murni 2026, Komisi I DPRD Promal Gelar RDP Bersama Mitra Teknis
“Dalam hal ini dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam merencanakan program sehingga nantinya tidak terkesan tumpang tindih. Karena itu, Komisi I memberikan masukan
Tidak Sesuai Prosedur Standar, OKP Muhammadiyah Demo PT SMS Finance, Komisi I Gelar Hearing
“Tujuannya untuk mengkaji lebih dulu masalah yang dilaporkan. Langkah berikutnya kita akan membuat pertemuan bersama pihak terkait, baik pihak PT SMS Finance
Klaim Mengklaim Lahan, Sarimanella Harap Rekomendasi Komisi I Dapat Ditaati
“Hasil rekomendasi Komisi I, diharapkan nanti dapat ditaati oleh semua pihak sehingga persoalan ini dapat diakhiri dengan baik,” harapnya. Ambon,moluccastimes.id-Terkait sengketa lahan
Seriusi Perempuan & Anak Korban Kekerasan, Pansus Komisi II Gelar Uji Publik Ranperda
“Ranperda ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Ambon bersama DPRD Kota Ambon untuk memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, khususnya bagi
DPRD Sahkan Perda Penyertaan Modal Daerah PDAM Tirta Yapono, Wawali Serahkan KUA-PPAS 2026
“Dimana ditegaskan,bahwa penyertaan modal pemerintah harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah agar memiliki landasan hukum yang jelas, profesional, dan akuntabel,” tandas wanita cantik
Soal PHK Planet 2000, Toisutta : Selesaikan Dengan Cara Smooth
“Secara kemanusiaan dan keadilan, kami berpikir masih ada jalan melalui pembahasan yang lebih smooth antara kedua pihak, pemberi kerja dan pekerja,” jelas
Realisasi Butir Ke-8, 17 Program Prioritas Pemkot Ambon, Komisi I Minta RS “Lembutkan” Pelayanan Kesehatan
“Pasien diberi ruang untuk dilayani terlebih dulu, setelah itu barulah keluarga mengurus administrasi. Hal ini sesuai dengan butir ke-8 dalam 17 program