Ambon,MollucasTimes.Com-Dalam Penyampaian pandangan akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Ambon tahun 2018, Fraksi Golongan Karya (Golkar) mencermati optimalisasi PAD.
Hal ini disampaikan Margareth Siahay dalam Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa 28/11/17.
Fraksi yang dipimpin Marcus Pattiapon, SP ini mencatat hal penting diantaranya terkait optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD.
“Kami mendorong Pemkot Ambon perhatian terhadap upaya peningkatan PAD melalui retribusi sampah pasca pelepasan penagihan retribusi yang melekatdengan rekening PLN. Juga terkait retribusi pemadamkebakaran maupun perparkiran masih kurang profesional dalam pengelolaan dan pemanfaatan,” paparnya.
Sementara belanja daerah, Fraksi berlambang Pohon Beringin ini meminta agar belanja daerah sesuai urusan wajib diprioritaskan bagi peningkatan pelayanan dasar yaitu pendidikan dan ketersebarannya, kesehatan, pembangunan fasilitas umum dan sosial yang menjadi prioritas masyarakat.
“Bagi Fraksi Golkar, belanja daerah harus dilakukan dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada hasil. Dimana pengelolaan pembangunan dan kebijakan anggaran lebih dulu harus menata system administrasi dan manajemen keuangan yang professional, akuntabel dan transparan,” jelasnya.
Selain itu, Golkar juga mengusulkan pembangunan IPST dalam skala regional di perbatasan Maluku Tengah dan Kota Ambon.
“Hal ini disebabkan karena IPST Toisapu tidak lagi efisien karena berada di perbukitan yang berkonsekuensi pada tingginya biaya operasional,” katanya.
Kawasan kumuh juga menjadi perhatian Fraksi Golkar.
“Penanganan masalah kawasan kumuh yang telah diperdakan harus diperhatikan dengan anggaran dalam APBD berikutnya sehingga tidak menjadi persoalan besar,” tegasnya.
Selain itu, pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa juga menjadi fokus Fraksi Golkar.
“Dengan dana anggaran yang sangat besar Pemkot harus meningkatkan sumber daya manusia baik pendampingan maupun pengawasan menyeluruh sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya mampu berkontribusi dalam upaya mengentaskan kemiskinan,” ulas Siahay.
Diakhir penyampaian pendapat akhir yang ditandatangani juga oleh Sekertaris Fraksi Zeth Pormes ini, Fraksi Golkar mendorong Pemkot Ambon lebih kreativitas melahirkan ide baru dalam upaya mendukung peningkatan kerja Pemkot Ambon sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah.
“Semuanya akan bermuara pada peningkatan kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah,” pungkasnya. (MT-010
