“KONEKSI AMBON tidak sekadar berbicara tentang pengembangan usaha, tetapi juga pembenahan tata kelola melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, koordinasi lintas sektor, digitalisasi, dan kemitraan multipihak,” ujar Masawoy.
Ambon,moluccastimes.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai merombak tata kelola ekonomi di tingkat desa dan negeri untuk menekan Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menyentuh angka 11,37 persen.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan regulasi berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) hingga pengembangan dashboard digital yang mengintegrasikan potensi ekonomi lokal.
Terobosan tersebut merupakan bagian dari proyek perubahan KONEKSI AMBON (Kolaborasi Negeri dan Desa Berbasis Potensi Lokal Terintegrasi dalam Penguatan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja di Kota Ambon) yang digagas Staf Ahli Wali Kota Ambon Bidang Politik, Hukum, dan Aparatur, Fenly Masawoy, S.STP., M.Si dan resmi diluncurkan Selasa 10/11/2026.
Fenly menjelaskan, angka pengangguran di Kota Ambon yang melampaui rata-rata Provinsi Maluku maupun nasional membutuhkan penanganan dari akar rumput.
Mengingat lebih dari 64 persen penduduk Ambon bermukim di desa dan negeri, pembenahan sistem kolaborasi di tingkat bawah menjadi kunci utama penciptaan lapangan kerja baru.
“KONEKSI AMBON tidak sekadar berbicara tentang pengembangan usaha, tetapi juga pembenahan tata kelola melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, koordinasi lintas sektor, digitalisasi, dan kemitraan multipihak,” ujar Masawoy.
Untuk memastikan sistem berjalan terukur, pihaknya telah menyiapkan sejumlah instrumen pendukung meliputi pendataan dan pemetaan potensi lokal, penyusunan Perwali dan standar operasional prosedur (SOP) kolaborasi, pembentukan tim monitoring lintas sektor, serta uji coba melalui proyek percontohan (pilot project).
“Pembenahan tata kelola berbasis digital ini ditargetkan mampu mempermudah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg), serta pelaku UMKM dalam mengakses pasar dan permodalan. Program ini juga akan memaksimalkan peran 22 negeri adat dan alokasi Dana Desa melalui semangat One Village, One Theme,” jelas pria smart ini.
Sementara itu, keberhasilan skema ini turut melibatkan sinergi antara pemerintah, perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas pemuda.
“Sebab bagi saya, ukuran keberhasilan dari reformasi tata kelola ini bukan terletak pada banyaknya program yang diluncurkan, melainkan pada seberapa besar peluang kerja dan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (MT-01)
